Irwan Adnan Pastikan Pengadaan Barjas Pemkot Makassar sesuai Petunjuk KPK
2 min read
Pj Sekda Makassar Irwan Adnan mengikuti Rakor KPK bersama sejumlah pimpinan OPD Pemkot Makassar. (Foto: Diskominfo Makassar)
Majesty.co.id, Makassar – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Irwan Adnan, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pengadaan Barang dan Jasa atau Barjas yang digelar secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (24/3/2025).
Rapat yang berlangsung di Balai Kota Makassar ini bertujuan memperkuat transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Irwan menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam menjalankan tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai perencanaan.
“Hari ini kami mendapatkan banyak masukan yang komprehensif. Pemkot Makassar akan menyiapkan langkah-langkah perbaikan untuk pertemuan berikutnya,” ujar Irwan dalam rapat tersebut.
Berbagai aspek turut menjadi pembahasan dalam rakor ini, di antaranya pengelolaan keuangan APBD, pelayanan publik, serta perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Selain itu, isu perizinan bangunan, fasilitas kesehatan, serta hibah daerah juga menjadi perhatian utama.
“Saya menunggu apa-apa yang menjadi catatan KPK, maka kami akan lengkapi,” tegasnya.
Irwan juga menyampaikan bahwa sebelum rakor lanjutan, Pemkot Makassar akan menggelar pertemuan khusus dengan Inspektorat Daerah untuk menindaklanjuti hasil evaluasi KPK.
KPK Tekankan Pengawasan Ketat dalam Pengelolaan Anggaran
Sementara itu, Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) Wilayah IV KPK, Epakartika, mengingatkan pentingnya perencanaan APBD 2025 yang lebih matang dan terus dievaluasi oleh Inspektorat Daerah.
“Perlu pengawasan ketat terhadap penyedia jasa, dengan melakukan profiling lebih detail, serta memastikan program yang dijalankan relevan dengan pimpinan daerah yang terpilih,” ungkapnya.
Selain itu, optimalisasi pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan seperti puskesmas dan layanan kesehatan lainnya, menjadi perhatian utama KPK karena berdampak langsung bagi masyarakat.
Tim Satgas Koorsup KPK lainnya, Narsidin, juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan APBD guna mencegah potensi penyimpangan dan kerugian negara.
“Dana hibah harus diseleksi dengan baik agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan pertimbangan matang sangat diperlukan,” jelasnya.
Rakor ini turut membahas efisiensi anggaran tahun 2025, yang akan difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Hadir dalam rakor ini berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan lainnya. (Ril/Adv)
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
