Lima Ketua Komisi di DPRD Sulsel: Fraksi Nasdem 2 Kursi, PPP Tak Dapat
3 min read
Ilustrasi. Gedung tower DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. (Foto: Majesty/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Fraksi Partai Nasdem mendapat dua dari 5 kursi jabatan ketua komisi di DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk periode 2024-2029.
Fraksi Partai Nasdem mendapat jatah ketua komisi terbanyak, karena partai ini merupakan pemilik mayoritas kursi di DPRD Sulsel dengan jumlah 17.
Komposisi ketua-ketua komisi diketahui setelah DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) di Kota Makassar pada Senin (18/11/2024). AKD komisi terdiri dari ketua dan dua wakil ketua.
Wakil Ketua 1 DPRD Sulsel, Rahman Pina, mengonfirmasi lima nama-nama ketua komisi yang dikirim Majesty kepada legislator Fraksi Golkar tersebut.
“Iye benar,” kata Rahman Pina dalam pesan WhatsApp, Senin kemarin.
Lima ketua-ketua komisi di DPRD Sulsel yaitu, ketua Komisi A bidang pemerintahan dijabat Andi Anwar Purnomo dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Komisi A DPRD Sulsel bermitra dengan 15 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel. Dua di antaranya yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Ketua Komisi B yang membidangi urusan ekonomi di DPRD Sulsel dipercayakan kepada anggota Fraksi Partai Nasdem, Andi Azizah Irma Wahyudiyati Irwan.
Komisi B DPRD Sulsel bermitra dengan sedikitnya 10 OPD. Salah satunya adalah Dinas Koperasi dan UMKM.
Sementara jabatan Ketua Komisi C DPRD Sulsel juga menjadi milik Fraksi Nasdem. Nasdem mendapuk Andre Prasetyo Tanta sebagai ketua dalam komisi yang membidangi urusan keuangan tersebut.
Komisi ini menjadi mitra 6 OPD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah; Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan dan Perbankan.
Adapun ketua Komisi D yang membidangi pembangunan infrastruktur dipercayakan kepada legislator Fraksi Partai Golkar, Kadir Halid. Komisi ini bermitra kerja dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa hingga 7 OPD lainnya.
Sementara ketua Komisi E DPRD Sulsel, dijabat Andi Tenri Indah dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Gowa-Takalar. Komisi ini mengurusi kesejahteraan rakyat dengan mitra OPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan 8 dinas lainnya.
Pembentuk Perda untuk PPP
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang punya 8 kursi di DPRD Sulsel tidak mendapat jabatan ketua komisi. PPP dipercaya menduduki AKD lainnya yaitu, Badan Pembentukan Perda atau Bapemperda.
“Saharuddin [PPP) ketua Bapemperda. Ketua badan musyawarah, badan anggaran ex oficio pimpinan DPRD,” jelas Rahman Pina.
Rahman Pina menandaskan dengan rampungnya AKD DPRD Sulsel, maka 84 legislator sudah dapat bekerja sesuai bidang masing-masing.
“Dengan selesainya penyusunan AKD, maka kerja-kerja anggota DPRD Sulsel sudah bisa berjalan masing-masing untuk melayani semua problem masyarakat sesuai dengan tugas masing-masing,”
DPRD Sulsel baru merampungkan AKD setelah kurang-lebih 2 bulan para anggota dewan dilantik pada 24 September. AKD terdiri dari komisi dan badan-badan.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
