Prabowo Sebut Gelombang Protes Disusupi Upaya Makar dan Terorisme
2 min read
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers bersama ketua umum partai politik menyikapi gelombang protes tunjangan anggota DPR RI. (Foto: BPMI Setpres)
Majesty.co.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gelombang protes terkait tunjangan anggota DPR RI telah disusupi upaya makar dan aksi terorisme.
Hal itu ia sampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025), didampingi para ketua umum partai politik, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Prabowo menegaskan pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
Namun, ia mengingatkan adanya indikasi kuat sejumlah aksi sudah mengarah pada perbuatan melawan hukum.
“Aspirasi murni harus dihormati, hak untuk berkumpul secara damai harus dilindungi. Namun, tidak dapat dipungkiri sudah mulai terlihat tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” tegas Prabowo.
Perintahkan TNI-Polri Tegas
Presiden memerintahkan Polri dan TNI bertindak tegas terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun tindakan anarkis lainnya sesuai ketentuan hukum.
“Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu, ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo menegaskan aspirasi masyarakat akan tetap didengar. Ia berjanji akan meminta pimpinan DPR segera mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok demonstran untuk berdialog.
“Silakan sampaikan aspirasi secara baik dan damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” katanya.
Presiden juga menyebut pimpinan DPR RI akan segera mencabut kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri.
Lebih jauh, Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga menerima utusan kelompok masyarakat yang ingin memberikan masukan maupun koreksi.
