KNPI Sulsel Sesalkan Pembakaran Gedung DPRD, Kritik Pejabat Tak Peka, Juga Gagal Cegah Kericuhan
2 min read
Kondisi gedung DPRD Sulsel yang hangus dibakar di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025). (Foto: Istimewa/HO)
Majesty.co.id, Makassar – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan, Andi Surahman Batara, menyesalkan aksi pembakaran gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulsel yang terjadi pada Jumat (29/8/2025).
Kericuhan tersebut dipicu gelombang unjuk rasa yang mengecam kematian pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.
Menurut Surahman Batara, kericuhan itu merupakan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap sikap sejumlah pejabat yang dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat.
“Mungkin mereka [pejabat, red] tidak menyadari beban rakyat sekarang. Banyak yang sembarang ngomong di ruang publik, joget-joget saja kerja, beberapa daerah naikkan pajak, seolah tidak ada empati pada penderitaan rakyatnya,” kata Andi Surahman Batara dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2024).
Ia menegaskan bahwa kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah layanan dasar yang terjangkau.
“Masyarakat butuh kesehatan gratis, masyarakat butuh pendidikan gratis, pupuk gratis, butuh beras dengan harga yang terjangkau, akses layanan publik yang mudah dan memuaskan, akses lapangan kerja, gaji karyawan/PNS/buruh/TNI/Polri/guru/dosen naik,” ujarnya.
Surahman menilai program makan gratis di sekolah bukanlah hal yang mendesak.
“Mereka sebenarnya tidak butuh makan gratis anak di sekolah. Mereka butuh makan di rumah masing-masing, hasil olahan dari dapur pribadi masing-masing,” tambahnya.
Seharusnya Bisa Dicegah
Terkait insiden kebakaran gedung DPRD yang menelan korban jiwa, Surahman menyampaikan belasungkawa.
“Terkait dengan peristiwa pembakaran gedung DPRD dan juga ada korban jiwa, saya pribadi turut berduka cita,” ucapnya.
Namun, ia menyayangkan lemahnya langkah antisipasi dari forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) mencegah amukan massa yang lebih luas.
“Sangat disayangkan tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Forkopimda khususnya gubernur, wali kota, kapolda, dan kapolres. Sampai saat belum ada upaya yang nyata,” tegasnya.
Menurutnya, aparat keamanan seharusnya bisa meredam gejolak sosial sejak dini.
“Forkopimda juga seharusnya, sebelum tanggal 25 Agustus ada info demo besar-besaran, seharusnya sudah ada upaya pencegahan Forkopimda untuk mengajak semua pihak berdialog,” kata Surahman Batara.
Ia pun mengingatkan para pemimpin daerah untuk tidak berjarak dengan rakyat, khususnya mahasiswa yang turut menyuarakan aspirasi masyarakat.
Diketahui, insiden pembakaran gedung DPRD Makassar mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, dua korban dalam kondisi kritis, serta tiga lainnya mengalami luka ringan.
