Reses Heriwawan di Sinjai, Petani Keluhkan Benih Tidak Berkualitas

Suasana reses Anggota DPRD Sulsel Heriwawan di Sinjai pada Minggu (27/7/2025). (Foto: Istimewa)

Majesty.co.id, Sinjai – Anggota DPRD Sulsel Heriwawan menyerap sejumlah aspirasi masyarakat saat menggelar kegiatan reses masa sidang III di Kabupaten Sinjai, Minggu (27/7/2025).

IKLAN

Dalam temu konstituen Heriwawan, mayoritas aspirasi datang dari petani Sinjai.

Para petani mengeluhkan kualitas benih pertanian dan lambannya distribusi bantuan dari pemerintah ke Sinjai.

Advertisement

Salah satu petani, Ikhsan, menyampaikan bahwa benih yang disalurkan selama ini sering kali tidak layak tanam dan diduga belum melalui proses sertifikasi mutu.

“Benih yang kami terima sering tidak berkualitas. Kami berharap hanya benih yang telah lolos sertifikasi mutu yang disalurkan kepada kami,” kata Ikhsan dikutip dari keterangan tertulis.

Keluhan serupa datang dari Azikin, petani asal Kecamatan Bulupoddo. Ia menyebut, benih yang dikirim pemerintah sering datang terlambat, bahkan setelah musim tanam dimulai.

“Masyarakat mengeluhkan benih padi yang terlambat datang, sehingga pada saat masa tanam sudah berjalan, benih baru tiba,” katanya.

“Selain itu, pertumbuhan benih sering terlambat, bahkan ada yang tidak tumbuh sama sekali. Rata-rata hanya sekitar 80 persen benih yang layak tumbuh,” ungkap Azikin.

Heriwawan Kawal Aspirasi Petani

Menanggapi keluhan tersebut, Heriwawan menegaskan komitmennya untuk meneruskan aspirasi para petani ke instansi terkait, khususnya Dinas Pertanian Provinsi Sulsel.

“Distribusi bantuan harus tepat waktu dan sesuai mutu. Keterlambatan sering disebabkan oleh kendala administrasi penganggaran yang tidak sinkron dengan masa tanam padi maupun jagung. Oleh karena itu, hal ini perlu diperbaiki,” jelas Heriwawan.

Legislator Fraksi Partai Demokrat ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan pertanian, terutama dalam tahap verifikasi sebelum distribusi ke lapangan.

“Pengawasan terhadap program pertanian harus dilakukan secara lebih ketat, termasuk dalam tahap verifikasi sebelum penyaluran bantuan ke lapangan,” tandas Heriwawan.