OPINI: Perempuan sebagai Aktor Strategis Pembangunan
3 min read
Foto penulis, Agus Salim. (Istimewa)
Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, peran perempuan dalam pembangunan tidak lagi bisa dipandang sebelah mata.
Perempuan telah menjadi faktor penentu dan strategis dalam proses pembangunan.
Sayangnya, meski banyak kemajuan secara legal-formal, pengakuan substantif terhadap perempuan sebagai aktor utama pembangunan masih menghadapi tantangan—baik dari sisi struktural, kultural, maupun ideologis.
Hari ini, kita tidak bisa lagi mendefinisikan pembangunan hanya dari perspektif teknokratik dan maskulin.
Pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur.
Ia adalah proses transformasi sosial yang mensyaratkan keadilan, partisipasi inklusif, dan distribusi sumber daya yang merata.
Di sinilah pentingnya kehadiran perempuan, yang bukan hanya memperkaya sudut pandang, tetapi juga membawa pendekatan berbasis empati, keberlanjutan, dan keadilan sosial.
Perempuan kini bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek aktif—perancang, pengarah, bahkan pengawal kebijakan publik.
Kontribusi mereka nyata di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga pengorganisasian masyarakat.
Namun, kenyataannya, partisipasi perempuan kerap bersifat simbolik. Jabatan-jabatan strategis masih banyak didominasi oleh laki-laki, bahkan dalam kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan perempuan.
Saatnya Menggugat Ketimpangan Struktural
Dalam pengalaman saya mengikuti Latihan Kader III (LK3) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang diselenggarakan oleh Badko Sulawesi Selatan, saya semakin menyadari bahwa perubahan sosial tidak bisa lagi ditunda.
Kami mendiskusikan banyak hal: dari dinamika pembangunan nasional, ideologi global, hingga tantangan internal gerakan mahasiswa.
Satu hal yang mengemuka: perjuangan perempuan menjadi aktor strategis pembangunan bukan semata soal kapasitas, melainkan soal struktur sosial yang mesti dirombak.
Budaya patriarki yang masih hidup dalam institusi negara, masyarakat, bahkan organisasi pergerakan, harus ditantang dan dibongkar.
Sebagai kader muda Islam, saya percaya bahwa Islam tidak menutup ruang bagi kepemimpinan perempuan.
Justru Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk merdeka yang punya akal, integritas, dan hak untuk tampil di ranah publik. Maka menjadi kontradiktif jika gerakan mahasiswa Islam masih tersandera pola pikir patriarkal yang membatasi peran perempuan.
Membangun Panggung Inklusif untuk Masa Depan
Pembangunan yang adil hanya bisa terwujud jika semua warga negara—termasuk perempuan—memiliki akses setara terhadap sumber daya, ruang pengambilan keputusan, dan kepemimpinan.
Ini bukan soal “jatah” atau belas kasih, tetapi pengakuan terhadap kapasitas, kontribusi, dan hak perempuan sebagai warga negara penuh.
Perubahan harus dimulai dari lingkungan terdekat: kampus, organisasi, dan komunitas. Kita perlu menciptakan ruang aman, mendorong kepemimpinan perempuan, dan melibatkan mereka sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program pembangunan.
HMI Harus Jadi Bagian dari Solusi
Sebagai organisasi kader yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, HMI memiliki tanggung jawab historis dan ideologis untuk menjadi pelopor perubahan.
Kita tidak bisa hanya menggembar-gemborkan keadilan jika perempuan tidak diberi ruang aktualisasi yang nyata dalam tubuh organisasi.
Jika perempuan tidak diberi tempat yang layak di HMI, maka seluruh narasi tentang keadilan hanya akan menjadi slogan kosong.
Saya mengajak seluruh kader HMI—baik laki-laki maupun perempuan—untuk menjadikan pembangunan sebagai ruang perjuangan bersama.
Ruang yang terbuka, setara, dan adil. Karena tanpa perempuan sebagai aktor strategis, pembangunan Indonesia hanya akan berjalan setengah hati.
Oleh: Agus Salim, Peserta LK 3 HMI Badko Sulsel
*) Semua isi opini ini di luar tanggung jawab redaksi Majesty.co.id
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
