Wakil Ketua DPRD Sulsel Kritik SPMB tingkat SMA, Dinilai Rumit-Tak Adil
2 min read
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Fauzi Andi Wawo. (Foto: Humas DPRD Sulsel)
Majesty.co.id, Makassar – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Fauzi Andi Wawo menyoroti proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/sederajat tahun 2025.
Fauzi Andi Wawo menilai SPMB 2025 di Sulsel memiliki sejumlah persoalan, khususnya terkait prosedur dan penetapan sekolah unggulan.
“Ini yang sedang kami kawal sekarang, proses pendaftarannya,” ujar Fauzi di Gedung DPRD Sulsel, Kota Makassar, Senin (26/5/2025).
“Karena memang proses ini agak rumit, terutama karena harus diawali dengan Tes Potensi Akademik (TPA). TPA ini menjadi salah satu persyaratan utama,” sambung legislator Fraksi PKB ini.
Menurutnya, pelaksanaan TPA sebagai syarat awal masuk sekolah unggulan memerlukan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan polemik dan diskriminasi.
SMA Unggulan Tidak Adil
Selain itu, DPRD Sulsel juga tetap menyoal kebijakan Dinas Pendidikan Sulsel terkait SMA Unggulan pada SPMB 2025.
“Penetapan itu menurut kami terburu-buru dan tidak melalui tahapan yang jelas. Bahkan, hingga kini Dinas Pendidikan belum menjelaskan secara gamblang kepada kami, apa parameter yang digunakan,” tegas Fauzi.
Penetapan sekolah unggulan tersebut juga dinilai diskriminatif atau tidak adil karena hanya berada di Kota Makassar.
Keempat sekolah unggulan tersebut yaitu SMA Negeri 5, SMA Negeri 17, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2.
“Sejak awal kita tidak setuju. Seolah-olah pemimpin negara ini hanya dihasilkan dari Makassar? Kan tidak,” tegas Fauzi.
Ia juga mempertanyakan dasar penetapan sekolah tersebut sebagai sekolah unggulan. Apakah karena sebelumnya sudah pernah berstatus unggulan, atau ada indikator lain yang digunakan.
“Makanya proses ini harus dikawal secara serius, agar tidak menimbulkan kesenjangan dan pertanyaan di masyarakat,” tutupnya.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
