Ketua DPRD Makassar ungkap Oknum Intimidasi Lurah di Pemilihan Ketua RT-RW
2 min read
Suasana rapat komisi A dan komisi B DPRD Makassar bersama Lurah-Camat membahas masalah pemilihan ketua RT-RW serentak, Selasa (25/11/2025). (Foto: Majesty.co.id/Suedi)
Majesty.co.id, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyoroti adanya dugaan praktik intimidasi dan intervensi politik dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT-RW serentak 2025.
Hal itu disampaikan Supratman rapat gabungan Komisi A dan B bersama camat, lurah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) di ruang paripurna gedung sementara DPRD Makassar, Jalan Letjen Hertasning, Selasa (25/11/2025).
Supratman menyebut ada tekanan politik yang dirasakan langsung oleh para lurah dalam proses pemilihan ketua RT-RW.
Legislator Nasdem tersebut mengaku ada oknum yang mendatangi Lurah untuk membawa kepentingan pemilihan ketua RT-RW. Para lurah disebut ketakukan karena oknum dikenal orang dekat wali kota.
“Ketika ada orang-orang tertentu datang, tidak perlu disebut siapa [orangnya], langsung gemetar lurahnya. Karena dianggap ini adalah orangnya wali kota,” ujar Supratman.
“Bahkan saya ditelepon juga beberapa lurah, pak. Kadang berlebihan, bahkan ada intimidasi yang dilakukan, pak,” katanya, tanpa menyebut pihak yang mengintimidasi.
Selain mengintimidasi Lurah, oknum ini juga diduga “memotong” kandidat ketua RT jika bukan dari kelompoknya.
Supratman juga menyoroti persoalan teknis dan administrasi yang dinilai turut menghambat proses pemilihan ketua RT-RW.
Ia mengungkapkan adanya keluhan para peserta hingga larut malam terkait legalisir dokumen.
“Bahkan tadi seperti malam jam 11 malam, pak. Masih ada di kelurahan hanya karena persoalan legalisir ijazahnya, pak,” ujarnya. Ia menduga ada unsur kesengajaan dalam mempersulit calon tertentu.
Supratman juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan pasca-Pilkada. Ia menyinggung perolehan suara Wali Kota terpilih Munafri Arifuddin sebagai catatan agar perbedaan politik tidak terbawa dalam pemilihan RT/RW.
“Berarti ada 49 persen warga Makassar tidak memilih Munafri Arifuddin. Hanya 50 persen,” katanya.
Supratman mendesak agar seluruh proses pemilihan ketua RT-RW berjalan sesuai petunjuk teknis dan tanpa diskriminasi, termasuk penerapan aturan domisili.
“Ini juga perlu ketegasan, pak. Jangan kalau orang lain dipersulit persoalan legalisirnya, pak,” pungkasnya.
Penulis: Suedi
