Pj Gubernur Zudan minta KPU Sulsel ciptakan Pilkada Menyenangkan
2 min read
Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh menerima menjamu Komisioner KPU Sulsel di rumah jabatannya, Makassar, Jumat (24/5/2024). (Foto: Istimewa)
Majesty.co.id, Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh, menerima audiensi dari Ketua KPU Sulsel dan jajaran untuk membahas persiapan tahapan Pilkada serentak. Pertemuan ini berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur pada Jumat (24/5/2024).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah strategis untuk memastikan proses Pilkada berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Terima kasih atas kedatangannya, saya tahu pak ketua akan sangat sibuk. Hari ini pemilunya didesain berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Jika dulu hanya serentak parsial, sekarang serentak secara nasional,” kata Zudan.
Zudan menekankan pentingnya menciptakan kondisi demokratis dan menggembirakan dalam pemilu kepala daerah. Dia berharap suasana pilkada menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan.
“Kalau itu bisa dilakukan. Keren ini Sulsel,” sebutnya.
“Suasana yang betul-betul pilkada pesta demokrasi, yang namanya pesta harus senang-senang, bukan berantem atau tawuran,” imbuh Zudan.
KPU Singgung Revisi Anggaran
Sedangkan Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung perekrutan calon petugas ad hoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024.
Selain itu, tahapan pendaftaran calon perseorangan juga telah berlangsung, meskipun untuk provinsi tidak terdapat calon perseorangan.
Sedangkan, dari 24 kabupaten dan kota, terdapat 2 calon perorangan, yakni di Kabupaten Selayar dan Pinrang. Sementara, proses pencalonan di Kabupaten Takalar masih berproses di Bawaslu karena bersengketa.
Hasbullah menyoroti pentingnya komunikasi dengan pemerintah daerah terkait revisi anggaran. KPU memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang berasal dari pemerintah daerah.
Hal ini terkait aturan proses revisi anggaran. Bahwa jika terdapat perencanaan yang tidak sesuai dengan RAB yang sudah disepekati melalui NPHD yang tidak merubah Pagu Besar, maka harus dilaporkan ke pemerintah daerah.
Adapun jumlah pemilih masih dalam proses konsolidasi. Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Mendagri akan dimutakhirkan dengan kondisi lapangan sebelum diumumkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Data jumlah pemilih pada Pemilu 2024 sebanyak 6.670.358 jiwa. Angka pemilih kemungkinan akan bergeser karena masih berproses ini masih berjalan.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
