Waketum Golkar Dukung Ide Dasco Tunda Impor 105 ribu Mobil India
2 min read
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham. (Foto: Istimewa/HO)
Majesty.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil niaga asal India.
Ratusan ribu mobil dari India tersebut sedianya direncanakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut Idrus, langkah penundaan ini bukan sekadar respons politik, melainkan cerminan cara berpikir strategis yang berlandaskan konstitusi dan filosofi bangsa.
“Pandangan pak Dasco untuk meminta penundaan tentu penuh pertimbangan. Jika melihat perspektif nilai kebenaran dan kepenaran, maka kebenaran menyangkut konsep besar pembangunan nasional, sementara kepenaran menyangkut kearifan yang menjamin efektivitas strategi pelaksanaannya,” ujar Idrus di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Idrus menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional wajib berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan sistem ekonomi mandiri, terintegrasi, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
Ia mengingatkan agar kebijakan strategis jangan sampai justru melemahkan industri manufaktur dalam negeri.
Penundaan ini sejalan dengan posisi Presiden Prabowo Subianto yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang menggunakan APBN dan berdampak luas pada industri otomotif nasional dapat dibahas secara komprehensif bersama kepala negara.
Merespons usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengikuti saran dari pimpinan DPR.
Purbaya menegaskan bahwa posisi presiden sangat jelas dalam mendorong kemandirian ekonomi dan penguatan industri dalam negeri.
“Pak Dasco ada komentar kemarin. Ya, kita ikutin Pak Dasco saja. Saya pikir posisi presiden sudah jelas dalam hal menggalakkan industri dalam negeri,” tutur Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (24/2/2026).
Kritik terhadap rencana impor ini sebelumnya juga datang dari Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah.
Merujuk riset lembaga Celios, rencana impor tersebut berpotensi menggerus PDB hingga Rp 39,29 triliun dan menekan surplus industri otomotif nasional.
Bagi Idrus Marham, substansi masalah ini adalah konsistensi terhadap desain besar kemandirian ekonomi.
Ia menekankan bahwa penundaan bukan berarti menolak pembangunan, melainkan upaya memastikan kebijakan tepat secara operasional.
“Penundaan ini upaya memastikan kebijakan benar secara konsep dan benar dalam pelaksanaannya. Memahami dulu baru mendukung, jangan mendukung tanpa memahami,” pungkas Idrus.
