Appi-Aliyah dan Dewan Duduk Bersama Cari Solusi 858 Anak belum Masuk SMP Negeri
3 min read
Pertemuan Komisi B DPRD Makassar dengan wali kota dan wakil wali kota serta instansi terkait membahas persoalan SPMB 2025. (Foto: Diskominfo Makassar)
Majesty.co.id, Makassar – Sebanyak 858 anak di Kota Makassar belum tertampung di SMP Negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Hal ini berdasarkan data Dinas Pendidikan Makassar.
Banyaknya anak belum tertampung di SMP negeri, disebabkan kencederungan memilih sekolah yang dianggap unggulan.
Demi mencari solusi terkait itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham duduk bersama dengan Komisi B DPRD Makassar yang membidangi pendidikan.
Pertemuan berlangsung di Balai Kota Makassar, Kamis (24/7/2025). Ari Ashari Ilham memimpin rombongan komisi B DPRD Makassar.
Appi sapaan Munafri, dalam pertemuan itu menawarkan opsi kerja sama dengan sekolah swasta sebagai alternatif solusi menampung ratusan siswa tak lulus SPMB.
“Komitmen pemerintah kota untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak mendapatkan pendidikan, terutama akibat ketidaktertampungan di sekolah negeri,” ujar Appi.
Selain kerja sama dengan swasta, Appi sudah menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Makassar Achi Soleman untuk membahas penambahan rombongan belajar atau Rombel di Kementerian Pendidikan.
Appi juga telah memerintahkan Dinas Pendidikan Makassar agar memerhatikan mereka yang akan masuk rombel terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik).
Meski begitu, Appi menekankan pentingnya menyesuaikan jumlah siswa dengan kuota sekolah terlebih dahulu, sebelum mengusulkan penambahan rombel.
“Jangan dulu bicara rombel kalau kuota di sekolah lain belum terisi. Ini soal pemerataan. Kita tidak ingin penumpukan di sekolah favorit, sementara sekolah lain kosong,” tambahnya.
Perkuat Armada Bus Sekolah
Pada kesempatan ini, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menyambut positif upaya Pemkot Makassar mengatasi persoalan SPMB.
Ia menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh kebijakan wali kota, namun mengingatkan masih terdapat ketimpangan akses di beberapa wilayah.
“Beberapa sekolah negeri masih memiliki daya tampung besar, tapi di daerah seperti Mamajang, Mariso dan Tamalate, akses ke sekolah sangat terbatas,” ungkapnya.
Politisi Nasdem itu sependapat dengan Appi mengenai penguatan layanan transportasi agar siswa yang tidak masuk sekolah favorit, bisa disekolahkan di SMP negeri lainnya.
Dimana, wilayah yang sulit dijangkau akan menjadi prioritas penyediaan transportasi khusus bagi siswa.
“Kita akan lihat kemungkinan menambah armada angkutan pelajar di daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” tutur Ari.
Lebih lanjut, baik Pemkot maupun DPRD juga sepakat untuk mendorong peran sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam menjamin akses pendidikan.
“Kita akan diskusikan skema pembiayaannya, termasuk kemungkinan subsidi dari pemerintah kota. Intinya, semua anak, baik di sekolah negeri maupun swasta, harus bisa bersekolah,” jelas Ari.
Sebagai langkah jangka menengah dan panjang, DPRD mendorong opsi regrouping pembangunan unit sekolah baru tingkat SMP di kawasan padat dan terpinggirkan.
“Kita harus berpikir progresif dan solutif. SPMB bukan sekadar tahunan, tapi wajah dari keadilan akses pendidikan di kota ini,” tegas Ari.
Kepala Dinas Pendidikan Kota MakassarAchi Soleman, dalam pertemuan ini menyebut masih banyak SMP Negeri yang memiliki kuota tersisa.
“Sekolah-sekolah seperti SMP 1, 3, 8, 13, 23, 24, dan 33 memang sudah penuh, terutama karena lokasinya di daerah padat. Tapi kami masih punya sekolah lain yang daya tampungnya belum maksimal,” ujar Achi.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
