Sudah 2 bulan Warga Towuti Menderita Tumpahan Minyak PT Vale: Petani Tagih Kompensasi
4 min read
Konferensi pers Solidaritas Rakyat Korban PT Vale Indonesia (Sorak) di Sekretariat AJI Makassar, Rabu (22/10/2025). (Foto: Majesty.co.id/Suedi)
Majesty.co.id, Makassar – Hampir dua bulan pasca bocornya pipa minyak PT Vale Indonesia (Tbk) di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan masih berlangsung.
Alih-alih menuntaskan penanganan, PT Vale dinilai sibuk membangun narasi positif seolah semua masalah tumpahan minyak telah usai. Derita warga terdampak ternyata belum berakhir.
Pengakuan itu datang dari Ketua Solidaritas Rakyat Korban PT Vale Indonesia (Sorak), Muh. Zaid. Ia menyoroti lambatnya pertanggungjawaban PT Vale terhadap lingkungan dan lahan pertanian tercemar minyak.
Zaid menyebut, masih banyak minyak mentah dari pipa PT Vale terlihat mengalir dan mengendap di lahan persawahan, sungai, serta muara Danau Towuti.
“Hampir dua bulan pasca kejadian, minyak masih terpantau mengendap mengalir di beberapa titik lahan persawahan, danau, sungai dan muara danau Towuti yang menyimpulkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup,” ujar Zaid saat konferensi pers di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Jalan Toddopuli, Rabu (22/10/2025).
Tumpahan minyak yang terjadi sejak 23 Agustus 2025 itu berdampak fatal pada sedikitnya lima desa yakni Matompi, Langkae Araya, Baruga, Lioka dan Timampu.
Tumpahan minyak PT Vale mencemari sedikitnya 82 hektare lahan pertanian menurut data pemerintah setempat. Tanggap darurat penanganan minyak ini telah berakhir 12 September.
Menurut Zaid, pencemaran tersebut menimbulkan dampak sosial ekonomi yang semakin parah.
Sebabnya, petani tidak dapat lagi mengalirkan air ke sawah karena terendam minyak berwarna hitam, sementara nelayan kehilangan sumber penghidupan.
“Alih-alih menunjukkan keseriusan, PT Vale justru terus membangun narasi seolah-olah penanganan telah tuntas dan kondisi lingkungan telah aman,” paparnya.
Warga Belum Terima Kompensasi
Menurut Zaid, sejumlah warga terdampak tumpahan minyak juga belum menerima kompensasi yang dijanjikan perusahaan tambang dan pemurnian nikel ini.
“Dampak lingkungan sosial ekonomi semakin parah yang dimana petani tidak bisa mengaliri air ke sawah, nelayan kehilangan sumber penghidupan dan warga terdampak belum menerima kompensasi yang dijanjikan,” jelasnya.
Zaid mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah bertindak tegas terhadap PT Vale.
“Kami menilai, pertama PT. Vale Indonesia telah melakukan pelanggaran berat terhadap lingkungan hidup dan tidak bertanggung jawab baik secara hukum, sosial dan ekonomi,” katanya.
“Kami menilai lembaga maupun instansi penegak hukum lamban dalam menangani pelaku perusahaan lingkungan,” pungkasnya.
Vale: Pemulihan dan Kompensasi Berjalan Bertahap
Majesty telah meminta tanggapan Head of Corporate Communication PT Vale Indonesia Vanda Kusumaningrum terkait pernyataan aliansi korban. Begitu juga Head of External Relations PT Vale Indonesia, Endra Kusuma.
Keduanya belum menanggapi permintaan wawancara Majesty hingga berita ini naik tayang. Endra Kusuma menolak panggilan telepon, sementara Vanda meminta menunggu.
Tapi, PT Vale Indonesia dalam siaran pers beberapa hari lalu, mengumumkan penyerahan secara simbolis biaya penanganan tumpahan minyak kepada warga terdampak di Kantor Camat Towuti, pada 2 Oktober 2025.
Dikutip dari laman PT Vale, perusahaan menyebut proses penyaluran kompensasi berjalan secara bertahap, disertai verifikasi lapangan agar setiap keputusan berbasis data dan akuntabilitas.
Meski masa tanggap darurat telah berakhir, PT Vale menyatakan komitmennya menjalankan pemulihan jangka panjang hingga seluruh hak masyarakat terpenuhi.
Head of External Relations PT Vale Indonesia, Endra Kusuma, mengatakan perusahaan memahami keresahan masyarakat dan terus hadir di lapangan untuk mendengarkan aspirasi warga.
“Kami ingin setiap langkah berlangsung dengan jujur, transparan, dan berkeadilan,” kata usai sosialisasi di Desa Timampu (8/10/2025).
Endra menambahkan, perusahaan kini memperluas komunikasi publik dengan mengombinasikan forum tatap muka dan pendekatan ke kelompok tani maupun nelayan agar informasi tersampaikan menyeluruh.
“Kami terbuka terhadap masukan dan kritik selama tujuannya untuk mempercepat pemulihan. Dukungan pemerintah daerah, khususnya Bupati Luwu Timur dan seluruh jajarannya, menjadi fondasi penting bagi keberhasilan proses ini,” tambahnya.
Penulis: Suedi
