DPRD Makassar Soroti Pajak Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Tak Optimal

Majesty.co.id, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PPP, Muliati, memberikan penjelasan terkait pemandangan umum fraksinya terhadap penjelasan Wali Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

IKLAN

Penjelasan tersebut disampaikan Muliati dalam rapat paripurna ketujuh masa persidangan ketiga tahun sidang 2023/2024 DPRD Kota Makassar, pada Jumat (21/6/2024).

Dalam rapat tersebut, Muliati menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi perhatian Fraksi PPP berdasarkan penjelasan Wali Kota Makassar.

Advertisement

Poin pertama yang disampaikan oleh Muliati adalah terkait rincian realisasi penerimaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa item yang perlu mendapat perhatian serius.

Sebut saja nilai pajak daerah yang hanya terealisasi sebesar Rp1,3 triliun lebih dari target Rp1,48 triliun lebih atau 91,21 persen.

“Kemudian dari target sebesar 204,12 miliar lebih atau 33,56% juga terjadi penurunan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang hanya terealisasi sebesar 27,20 miliar lebih dari target sebesar 88,26 miliar lebih atau 30,82%. Mohon penjelasan terkait hal ini,” tegas Muliati.

Selanjutnya, Muliati menyoroti belanja modal. Ia menjelaskan bahwa modal yang secara kumulatif dianggarkan sebesar 1,45 triliun lebih sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 hanya dapat direalisasikan sebesar 1,13 triliun lebih atau sebesar 77,47%.

“Mohon penjelasannya atas penurunan belanja modal ini, karena belanja modal sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya untuk pembiayaan infrastruktur serta program-program lain ataupun kegiatan yang bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi,” tegasnya.

Penjelasan Muliati ini mencerminkan perhatian Fraksi PPP terhadap pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja modal untuk kemajuan Kota Makassar.

Fraksi PPP berharap agar penurunan pendapatan dan belanja modal ini bisa segera diatasi demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Kota Makassar. (Ril/Adv)