Warga Maricaya Makassar minta Kadir Halid tambah Guru SLB-Armada Sampah
2 min read
Reses Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan Kadir Halid di Kelurahan Maricaya, Kota Makassar, Kamis (19/2/2026). (Foto: Tangkapan layar video/istimewa)
Majesty.co.id, Makassar — Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kadir Halid, menggelar kegiatan reses masa sidang 2025/2026 di Jalan Domba, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kamis (19/2/2026).
Pertemuan ini menjadi wadah bagi warga setempat untuk menyampaikan berbagai keluhan mendesak kepada Kadir Halid, mulai dari minimnya armada pengangkut sampah hingga infrastruktur pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Lurah Maricaya, Irwan Darwis, menyambut baik kehadiran legislator provinsi tersebut dan berharap kunjungan ini membuahkan solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi warga di wilayahnya.
Menanggapi aspirasi warga terkait kebersihan lingkungan, Kadir Halid mengapresiasi program sampah gratis yang dicanangkan Wali Kota Makassar.
Namun, ia menekankan bahwa pemberian layanan gratis harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai.
“Di wilayah ini motor sampah baru ada empat unit, tentu itu masih sangat kurang. Harapan kita ke depan armadanya bertambah. Meski gratis, yang paling utama adalah pelayanannya yang harus maksimal,” tegas Kadir.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi akan dilakukan dengan anggota DPRD Kota Makassar untuk urusan kewenangan kota, sementara aspirasi tingkat provinsi akan ia kawal langsung di DPRD Sulsel.
Persoalan pendidikan bagi penyandang disabilitas juga mencuat dalam sesi dialog.
Warga menyoroti kurangnya guru pendamping bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif serta kondisi infrastruktur Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta yang rentan banjir.
Terkait hal tersebut, Kadir Halid berjanji akan mengunjungi langsung SLB Cendrawasih untuk meninjau kondisinya dan melaporkan kebutuhan perbaikan ke Dinas Pendidikan Sulsel.
“Sekolah swasta sekarang juga mendapat perhatian bantuan dari pemerintah provinsi karena banyak yang kesulitan operasional. Tahun ini ada alokasi sekitar Rp10 miliar. Masalah guru pendamping juga harus menjadi prioritas,” ungkapnya.
Kadir Halid menegaskan bahwa kegiatan reses ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya untuk memastikan kebijakan pembangunan tepat sasaran.
Melalui dialog dua arah ini, ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak warga Maricaya, baik di sektor infrastruktur dasar maupun akses pendidikan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
