02/07/2025

Majesty.co.id

News and Value

Hilman Pujana “Naik Kelas” ke KPPU RI, Pernah Disorot hingga Gerebek Gudang Migor

4 min read
Hilman Pujana pernah disorot oleh Koalisi Selamatkan Laut Indonesia
Mantan Ketua KPPU Wilayah Makassar Hilman Pujana (kedua kanan) saat dilantik bersama delapan orang lainnya sebagai Anggota KPPU RI oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1/2024). (Foto: BPMI Setpres)

Majesty.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik sembilan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1/2024). Satu di antaranya adalah Hilman Pujana.

Hilman Pujana merupakan Ketua KPPU Wilayah Makassar empat tahun terakhir. Ia “naik kelas” ke KPPU pusat setelah melalui serangkaian seleksi hingga dilantik Jokowi hari ini.

Pelantikan Anggota KPPU RI periode 2024-2029 tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 8/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Advertisement
Ikuti Saluran WhatsApp Majesty.co.id

Keppres yang ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Jokowi pada tanggal 8 Januari 2024 ini, dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.


Prestasi dan Sorotan


Saat menjabat Ketua KPPU Makassar, kepimpinan Hilman Pujana banyak mengungkap sejumlah dugaan kecurangan kegiatan usaha. Salah satunya adalah penggerebekan gudang distributor minyak goreng (Migor) yang diduga tying.

Gudang tersebut berlokasi di Jalan Ir. Soetami, Makassar. Gudang milik PT Bukit Inti Makmur Abadi (BIMA) itu diduga mewajibkan pedagang membeli barang lain untuk bisa mendapatkan minyak goreng. Hal inilah diendus KPPU Makassar.

Selain itu, KPPU Makassar dibawah kepimpinan Hilman Pujana sempat disorot karena dinilai tidak profesional dan transparan dalam mengusut dugaan monopoli tambang pasir laut untuk proyek Makassar New Port.

Hilman Pujana
Kepala KPPU Wilayah VI Makassar Hilman Pujana memberikan keterangan pers saat menggerebek gudang distributor minyak goreng di Jalan Ir. Soetami, Makassar, Jumat (4/3/2022). (Foto: Istimewa)

Dugaan monopoli kegiatan usaha tersebut dilaporkan ke KPPU Makassar oleh Koalisi Selamatkan Laut Indonesia yang terdiri dari Walhi Sulsel, Jatam dan beberapa NGO.

Mereka melaporkan adanya sejumlah orang yang merangkap jabatan pada PT. Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur selaku pemegang konsesi tambang pasir laut untuk proyek Makassar New Port.

Laporan yang diajukan koalisi sejak September 2020 dinyatakan tidak cukup bukti oleh KPPU Makassar pada Juni 2021. KPPU dianggap tidak profesional dan Hilman menilai anggapan itu hal lumrah.

“Pada prinsipnya kami berpatokan sama cukupnya alat bukti. Kita juga mengecek ke semua pihak yang dilaporkan. Keputusan ini juga sudah sesuai prosedur dan sepengetahuan pimpinan,” kata Hilman Pujana, Jumat (9/7/2021).

Dia menekankan apa yang dilaporkan koalisi tidak serta merta dapat dikategorikan monopoli kegiatan usaha sebagaimana Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.


KPPU RI fokus awasi Tambang


Ketua KPPU RI M. Fanshurullah Asa menegaskan bahwa pada periode keanggotaan tahun 2024-2029 akan fokus pada pengawasan persaingan usaha di sektor dengan besaran indeks persaingan usaha terendah atau di bawah rata-rata selama lima tahun terakhir.

Sektor energi dan sumber daya mineral termasuk dari fokus pengawasan KPPU lima tahun ke depan. Khususnya pertambangan yang menjadi fokus 100 hari kerja.

“Yang pertama adalah di bidang energi sumber daya mineral, khususnya di bidang tambang, di bidang gas dan juga di bidang listrik, begitu juga di sektor konstruksi,” kata Fanshurullah usai dilantik di Istana.

“Ini yang akan menjadi salah satu target kami dalam 100 hari pertama ini untuk kami awasi dengan baik, supaya di sektor ini tidak terjadi monopoli yang menciptakan inefisiensi yang memberatkan pada rakyat,” ujarnya.

Lima dari 9 Anggota KPPU periode ini, berasal dari internal termasuk Hilman Pujana. Dengan komposisi seperti itu, Fanshurullah optimis akan keberlanjutan program dan mempercepat proses adaptasi kerja.

“Dengan komposisi Anggota KPPU saat ini, saya percaya kami dapat segera berakselerasi melaksanakan tugas yang diamanatkan,” tandas mantan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ini.

Berikut ini 9 anggota KPPU RI periode 2024-2029:

1. Fanshurullah Asa

2. Aru Armando

3. Rhido Jusmadi

4. Gopprera Panggabean

5. Hilman Pujana

6. Moh. Noor Rofieq

7. Mohammad Reza

8. Dr. Eugenia Mardanugraha

9. Budi Joyo Santoso.

Bagikan :

Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok

@majesty.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2023 © Majesty.co.id | Newsphere by AF themes.