18/11/2025

Majesty.co.id

News and Value

Komisi E DPRD Sulsel semprot Disdik soal RKA 2026, hingga Transparansi Proyek Sekolah

2 min read
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, mengatakan rapat dengan Disdik Sulsel ditunda karena pembahasan tidak bisa dilanjutkan tanpa data anggaran yang jelas.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Tenri Indah saat diwawancara beberapa waktu lalu. (Foto: Majesty.co.id/Arya)

Majesty.co.id, Makassar — Komisi E DPRD Provinsi Sulsel menunda rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel setelah dokumen Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang dibawa tidak lengkap.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, mengatakan rapat dengan Disdik Sulsel ditunda karena pembahasan tidak bisa dilanjutkan tanpa data anggaran yang jelas dan sesuai kebutuhan rapat.

Rapat kerja yang dijadwalkan pada Selasa (18/11/2025) siang itu terpaksa dihentikan usai Kepala Disdik Sulsel, Iqbal Najamuddin, hadir tanpa dokumen RKA yang lengkap.

“Rapat kami tunda. Kami suruh perbaiki dulu datanya karena apa yang mau dibahas belum ada RKA-nya. Kita mau semuanya jelas,” ujar Andi Tenri Indah di kantor DPRD Sulsel.

Advertisement
Ikuti Saluran WhatsApp Majesty.co.id

Komisi E menjadwalkan ulang rapat tersebut pada Jumat, 21 November 2025, dengan catatan RKA 2026 harus diserahkan secara lengkap.

Anggota Komisi E, Asman, mengkritik keras Disdik Sulsel. Legislator Fraksi Nasdem itu menilai Disdik salah urus.

“Salah urus ini Dinas Pendidikan, belum ada kejelasan mau dibawa ke mana arah pembangunan 2026. Makanya saya bilang salah urus,” ujarnya.

Menurutnya, Disdik Sulsel belum mampu menjelaskan arah kebijakan pembangunan pendidikan yang seharusnya selaras dengan RPJMD.

Sementara itu, anggota Komisi E lainnya, Andi Patarai Amir, menyoroti pekerjaan proyek di SMK Negeri 2 Makassar.

Ia mengatakan hasil kunjungan lapangan menunjukkan adanya pekerjaan konstruksi tanpa informasi nilai anggaran yang terpampang.

“Kami dari Komisi E meninjau SMK 2. Di sana ada pekerjaan tapi tidak muncul nilai anggarannya. Saya minta pemborong buka, ternyata nilainya Rp1,4 miliar,” ungkapnya.

Komisi E meminta Disdik memberikan penjelasan menyeluruh pada rapat lanjutan, termasuk memastikan seluruh dokumen anggaran dan proyek pendidikan disajikan secara transparan.

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2023 © Majesty.co.id | Newsphere by AF themes.