IPMIL Bahas Utang Pemkot Palopo, Hamzah Jalante Singgung OPD Terlalu Gemuk
3 min read
Bahas utang. Tiga pembicara pada dialog PP IPMIL Palopo tentang utang Pemkot Palopo yang digelar di warkop KNPI Makassar, Minggu (18/8/2024). (Foto: Majesty/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Masalah utang Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan, menjadi topik pembahasan dalam dialog terbuka yang digelar Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Palopo. Diskusi tersebut mengusung tema “review utang dan peluang investasi”.
Mantan kepala BPKAD Palopo Hamzah Jalante yang didapuk sebagai pembicara dalam dialog ini memaparkan, masalah utang Palopo sebanyak Rp250 miliar disebabkan kesalahan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.
“Kalau perencanaannya tidak hati-hati, hanya pakai perasaan dan semau gue begini jadinya. 5 tahun lalu itu sudah diprediksi akan ada utang sebanyak ini. Saya sudah kasih tahu bahwa akan terjadi likuiditas yang menganggu keuangan Palopo,” ujar Hamzah pada dialog yang digelar di Warkop KNPI Kota Makassar, Minggu (18/8/2024).
Hamzah Jalante berpendapat, Pemkot Palopo juga cenderung memaksa membangun proyek infrastruktur sehingga mengorbankan anggaran belanja untuk pegawai.
“Karena utang ini, pegawai yang dikorbankan, TPP-nya dipangkas dan lambat dibayar,” katanya.
Salah satu bentuk pemborosan keuangan tersebut adalah pembangunan Menara Payung. Hamzah menilai proyek ini belum berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Palopo.
Hamzah menyarankan Pemkot Palopo seharusnya memaksimalkan ruang publik untuk menstimulus UMKM yang jumlahnya mencapai ribuan.
“Kenapa dibangun menara jimpe, bukan manajemen publik space untuk mengatasi 13 ribu UMKM yang ke sana ke mari. Kenapa tidak bangun pusat keramaian di wilayah selatan, kota dan utara yang biayanya lebih efisien,” jelas Hamzah Jalante.
Agar Pemkot Palopo bisa melunasi utang Rp250 miliar, Hamzah memberi treatment. Menurutnya, masalah ini bisa diatasi hanya dalam waktu 3 bulan. Siapa pun nantinya yang menjadi wali kota Palopo.
Pertama kata Hamzah, pemerintah harus melakukan intensifikasi pendapatan. Kemudian, mengurangi jumlah organisasi perangkat daerah yang dinilai terlalu gemuk.
“Sekarang kan 36 organisasi perangkat daerah. Paling banyak 14 saja dinasnya. Supaya biaya operasional berkurang. Dan ini sudah menjadi perhatian anggota dewan di sana. Kemudian, berdayakan itu 13 ribu UMKM,” kata Hamzah.
“Untuk utang infrastruktur, sebelum dibayar, periksa baik-baik apa sudah benar jumlah utangnya. Kalau perlu audit forensik, apa volumenya sudah benar? Jangan sampai di situ ada kerugian negara,” sambung Hamzah.
Untuk itu, Hamzah Jalante menandaskan siapapun wali kota Palopo terpilih hasil Pilkada 2024, wajib untuk membayar utang.
“Nah, nanti siapapun wali kota terpilih, nda usah berpikir kasih kembali modal, nda belanja-belanja dulu nda usah bikin taman. Bayar utang dulu, itu kewajiban pemerintah,” tandasnya.
Cakada Palopo Harus Paham Masalah
Di tempat yang sama Ketua KNPI Sulsel Andi Surahman Batara yang juga putra asli Palopo, meminta para mahasiswa menghadirkan kandidat calon wali kota Palopo untuk mendiskusikan masalah ini.
“Calon wali kota ini harus didudukkan membahas masalah ini. Ini tanggung jawab moral IPMIL untuk menguji kemampuan mereka. Kita perlu dengar apa gagasan merekaa soal masalah ini,” kata Surahman Batara.
Senada dengan itu, mantan anggota DPRD Makassar Mustagfir Sabry yang juga pengurus KKLR Sulsel berpendapat, utang bukanlah sesuatu yang “haram” dalam pemerintahan.
Namun, hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan suatu daerah.
“Jangan sampai nilai utangnya lebih tinggi daripada kemampuan keuangan, ini yang salah. Kita harap Ipmil Palopo bisa terdepan merespons persoalan ini,” kata Moses sapaan Mustagfir Sabry.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
