Catatan Pimpinan DPRD Sulsel untuk Zudan Arif: Anggaran Pilkada hingga Program Pisang
3 min read
Ilustrasi. Kendaraan taktis milik polisi disiagakan di gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. (Foto: Majesty/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) berganti dari Bahtiar Baharuddin kepada Zudan Arif Fakrulloh. Pergantian yang terbilang mendadak ini dikomentari pimpinan DPRD Sulsel.
Bahtiar Baharuddin dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Jumat kemarin sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat. Posisi itu sebelumnya diisi oleh Zudan Arif.
Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari berharap Zudan Arif bisa jadi mitra kerja yang baik oleh lembaga legislatif dan bersinergi untuk memajukan provinsi ini.
“Forkopimda harus saling menguatkan karena apa yang dikerjakan semua untuk kepentingan masyarakat,” kata Andi Ina dalam keterangan tertulis.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah menyebut, rotasi pj gubernur merupakan kewenangan pemerintah pusat. DPRD tak dilibatkan ataupun memberi masukan soal pergantian tersebut.
Ullah sapaan legislator 3 periode ini meminta masyarakat Provinsi Sulsel menerima Zudan dan “merelakan” Bahtiar sebagai orang nomor satu di Sulbar.
“Selamat datang pak Zudan. Saya kira kita (dprd dan pemprov) harus membicarakan banyak hal karena masih banyak persoalan yang harus kita bicarakan serius,” kata Ullah di kantor Demokrat Sulsel, Makassar, Jumat.
Kondisi APBD juga Pilkada
Ullah memberikan sejumlah catatan penting untuk Pj Gubernur Zudan Arif Fakrulloh. Yang pertama kata Ketua Demokrat Sulsel ini, adalah memastikan anggaran Pilkada Serentak 2024.
Menurut Ullah, Pemprov Sulsel bertanggung jawab agar pemda di kabupaten-kota sudah mencairkan anggara Pilkada 2024 untuk KPU dan juga Bawaslu.
“Yang kedua kita tahu bahwa dalam dua semester ini kita mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi kita minus. Ini data BPS yah. Harus ada langkah serius yang harus dibacarakan oleh semua stakeholder,” jelas Ullah.
Pimpinan DPRS Sulsel meminta Zudan memaksimalkan penyerapan APBD demi merangsang pertumbuhan ekonomi.
Soal program baru yang kemungkinan digagas profesor ilmu hukum tersebut, Ullah menyarankan harus mempertimbangkan kondisi fiskal.
Menurut Ullah, akan sulit mengakselerasi program baru apalagi jika membutuhkan anggaran besar. Ia meminta Zudan fokus menjaga perekonomian tetap stabil.
“Kalau menurut saya lebih fokus bagaimana dengan kontraksi ekonomi kita. Juga menjaga kondusifitas khususnya bagaimana ASN bisa lebih bekerja dengan nyaman dengan pendekatan lebih baik,” pinta Presidium KAHMI Sulsel ini.
Bagaimana dengan program Pisang Cavendish yang sudah dijalankan Pemprov Sulsel era Bahtiar? Ullah berpendapat, program di sektor pertanian tersebut sepatutnya dilanjutkan oleh Zudan.
“Soal Pisang Cavendish, kan ekosistemnya sudah terbentuk. Jadi itu akan jalan dengan sendirinya, kita berharap itu akan bisa mendorong pendapatan petani,” ujar Ullah.
“Di sisi lain itu kan tidak menggunakan APBD yang besar. Saya kira dilanjutkan saja kalau bisa, saya kira ini (program pisang) tidak ada masalah,” pungkas Ullah.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
