Di Kalsel, Taruna Ikrar Bicara Peran BPOM bantu Ekonomi Negara Rp6 ribu Triliun
2 min read
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menyampaikan keterangan pers dalam agenda kunjungannya di Banjar Baru, Kalsel. (Foto: Istimewa)
Majesty.co.id, Banjar Baru – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Taruna Ikrar, menegaskan pentingnya sinergi antara BPOM dan pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Pernyataan ini disampaikan Taruna Ikrar dalam Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjar Baru, Senin (17/11/2025).
Forum tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, para Bupati/Wali Kota, OPD, pelaku UMKM, serta jajaran BPOM pusat dan UPT BPOM se-Kalimantan.
Taruna menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan adalah aspek vital yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“BPOM tidak hanya mengawasi, tetapi memastikan kualitas hidup. Kontribusi BPOM terhadap perekonomian diperkirakan mencapai Rp6.000 triliun, sebuah amanah besar yang membutuhkan kolaborasi erat dengan Pemerintah Daerah,” ujar Taruna.
Dalam forum tersebut, BPOM memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong atas hibah lahan seluas 6.924 meter persegi untuk pembangunan kantor Balai POM Tabalong dan Laboratorium Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG merupakan prioritas nasional dalam penguatan generasi sehat.
BPOM juga menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) kepada sejumlah pelaku usaha, sebagian besar dari sektor kosmetik, sebagai upaya mendorong UMKM naik kelas dan berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.
Taruna menyampaikan bahwa BPOM terus memberikan pendampingan regulatori, keringanan biaya perizinan, serta optimalisasi DAK Non Fisik POM, khususnya untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).
BPOM juga mengangkat tiga isu kesehatan nasional di bulan November: Hari Kesehatan Nasional, Hari Diabetes Sedunia, dan World Antimicrobial Resistance Awareness Week.
Taruna menyoroti ancaman Antimicrobial Resistance (AMR) yang disebutnya sebagai pandemi senyap.
Ia mengungkapkan temuan BPOM bahwa 86,79 persen apotek di Kalimantan Selatan masih menyerahkan antibiotik tanpa resep, yang berpotensi memperburuk situasi AMR di Indonesia.
Menutup forum, Taruna menyampaikan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem pengawasan obat dan makanan.
“Sinergi BPOM dan Pemda adalah jalan utama memastikan keamanan obat dan makanan, melindungi masyarakat, dan mendorong UMKM sebagai tulang punggung ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.”
Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada Kabupaten-Kota dengan pemanfaatan DAK Non Fisik POM terbaik pada 2023–2024.
