DPRD Sulsel Soroti RS Regional La Mappapenning Tak Punya Sertifikat ISO
3 min read
Anggota Komisi E DPRD Sulsel Andi Nirawati (kanan) dalam rapat bersama pihak rumah sakit dan OPD terkait di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (17/1/2025). (Foto: Majesty/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti rumah sakit umum daerah (RSUD) Regional La Mappapenning di Kabupaten Bone belum memiliki sertifikat International Organization for Standardizatio atau ISO.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Komisi E DPRD Sulsel dengan pihak RSUD Regional La Mappapenning di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (17/1/2025).
Anggota Komisi E DPRD Sulsel Andi Nirawati menyebut, sertifikat ISO wajib dimiliki setiap rumah sakit apalagi rumah sakit berstatus regional. Hal ini sebagai standar minimal pelayanan berkualitas.
“Masukan soal ISO, ini penting pak untuk meningkatkan pelayanan prima di rumah sakit La Mappapenning. Memang ini mahal, tapi sangat penting sebagai standar pelayanan setiap rumah sakit,” ujar Andi Nirawati di hadapan Direktur RSUD Regional La Mappapenning, Erwan Tri Sulistyo.
Legislator Fraksi Gerindra itu menyebut, RSUD La Mappapenning maupun rumah sakit milik Pemprov Sulsel lainnya setidak-tidak bisa memiliki sertifikat ISO nomor 14001.
Sertifikat ini mencakup kepatuhan rumah sakit terhadap sistem manajemen lingkungan. Selain itu, ISO nomor 45001 yang berhubungan dengan standar persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di rumah sakit.
“Menurut saya, kualitas pelayanan standar rumah sakit kita di Sulsel, masih menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua. Ke depan kita harap standar ISO ini bisa dipenuhi oleh rumah sakit kita,” harap Andi Nirawati.
Selain soal ISO, Andi Nirawati juga meminta rumah sakit milik Pemprov Sulsel agar punya standarisasi dalam mengajukan anggaran.
Menurut legislator asal Kabupaten Pangkep ini, postur anggaran rumah sakit di Sulsel secara tidak langsung menggambarkan kualitas pelayanan terhadap pasien.
“Dengan membaca anggaran yang ada, saya sudah bisa membayangkan seperti apa standar pelayanan di rumah sakit kita. Ke depan, dalam mengajukan anggaran itu punya standarisasi yang memang targetnya untuk menyehatkan orang,” tegas Anir sapaan Andi Nirawati.
Direktur RSUD Regional La Mappapenning, Erwan Tri Sulistyo menyebut rumah sakit yang dipimpinnya ini belum memiliki standar ISO meski telah berstatus akreditasi paripurna.
“Kita belum memiliki standar ISO, bu. Tapi kalau akreditasi kita sudah paripurna. Dokter spesialis kita sudah 14 dokter, termasuk kami menggunakan residen juga untuk menyikapi ketiadaan dokter berminat bekerja kami,” kata Erwan.
Selain RSUD Regional La Mappapenning, dalam rapat komisi E DPRD Sulsel juga menyoroti kualitas pelayanan RSUD Sayang Rakyat yang berlokasi di Kota Makassar.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel Fraksi PKS, Yeni Rahman meminta manajemen RSUD Sayang Rakyat untuk meningkatkan pelayanan agar jadi rujukan perawatan pasien.
“Jangan terpaku bahwa RS Sayang Rakyat jauh, tapi harus kita ciptakan pelayanan yang tidak seperti rumah sakit yang lain,” pinta Yeni Rahman.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
