Pj Wali Kota Palopo dan KPU Sulsel Jadi Sorotan Jelang PSU
3 min read
Ilustrasi. Kantor Wali Kota Palopo. (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Palopo – Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanza DP, diragukan akan bersikap netral pada proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwalkot Palopo yang dijadwalkan pada Mei mendatang.
Keraguan ini disampaikan oleh pemerhati kepemiluan sekaligus akademisi STISIP Veteran Palopo, Junaid.
Ia mendasarkan penilaiannya pada fakta bahwa Firmanza pernah dipanggil oleh Bawaslu Palopo untuk dimintai keterangan terkait dugaan ketidaknetralan sebagai ASN.
“Bawaslu Palopo pernah memanggil Firmanza sebagai Pj Wali Kota Palopo untuk diperiksa. Ini menurut hemat saya, patut kita ragukan sikap tidak netral yang bersangkutan,” kata Junaid dalam keterangan tertulis, Minggu (16/3/2025).
Junaid menambahkan bahwa Firmanza dipanggil Bawaslu pada Oktober lalu terkait penertiban alat peraga kampanye.
“Saat itu, beliau dipanggil di bulan Oktober terkait penertiban alat peraga kampanye. Dia dipanggil setelah Kasatpol PP,” sambungnya.
Diduga Biarkan Trisal Tahir Ikut Rakor di Makassar
Menurut Junaid, salah satu bentuk ketidaknetralan Firmanza adalah membiarkan Trisal Tahir menghadiri rapat koordinasi (rakor) soal pangan di Makassar bersama Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan.
Saat itu, sengketa hasil Pilwalkot Palopo masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), sementara Trisal masih berstatus peraih suara terbanyak.
“Siapa yang ajak Trisal ikut rakor di Makassar, acara pemerintah, kalau bukan Pj Wali Kota? Kalau tidak diajak, kenapa dibiarkan? Ini harus diklarifikasi oleh Firmanza,” jelas Junaid yang juga merupakan pengadu tiga komisioner KPU Palopo hingga dipecat.
Junaid pun meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi kinerja Firmanza sebagai Pj Wali Kota Palopo.
Firmanza DP belum dapat dikonfirmasi perihal dugaan tidak netral.
Soroti KPU Sulsel di PSU Pilwalkot Palopo
Selain menyoroti dugaan ketidaknetralan Firmanza, Junaid juga mempertanyakan langkah KPU Provinsi Sulsel yang mengambil alih pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo.
Menurut Junaid, KPU seharusnya melantik tiga komisioner pengganti KPU Palopo sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP.
“Kalau alasannya pengganti tidak dilantik karena khawatir tidak paham aturan, lantas bagaimana dengan pergantian KPU yang masa jabatannya habis dan langsung bekerja mengurus Pemilu?” tutur Junaid.
Junaid menilai, kesalahan tiga komisioner KPU Palopo yang mengubah status pencalonan Trisal Tahir hingga dipecat, tidak terlepas dari peran asistensi KPU Sulsel.
“Pertanggungjawaban itu belum dilakukan, justru mereka mau urus PSU Palopo,” katanya.
Junaid juga menyinggung unggahan story WhatsApp salah satu komisioner KPU Sulsel yang membagikan link berita terkait Naili Trisal.
“Ini lagi ada kejadian, komisioner KPU provinsi bikin story WhatsApp yang isinya Naili Trisal akan ikut tes. Apa hal itu normal? Padahal foto berita yang dibikin story itu ada simbol nomor urut 4. Ini indikasi tidak netral,” jelas Junaid.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
