Mahfud MD-Badrodin Haiti Dengar Masukan Intelektual Makassar untuk Reformasi Polri
2 min read
Sesi foto bersama komunitas aktivis, kelompok intelektual dan para akademisi dengan Tim Reformasi Polri Mahfud MD dan Badrodin Haiti di Makassar, Senin (15/12/2025). (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar — Tim Percepatan Reformasi Polri mendengar keluh-kesah para aktivis, akademisi hingga kelompok masyarakat sipil terkait kondisi polisi. Hadir anggota tim Mahfud MD dan mantan Kapolri, Badrodin Haiti.
Keluhan para intelektual untuk Reformasi Polri didengar langsung Mahfud MD dan Badrodin Haiti dalam forum diskusi yang berlangsung di kawasan Hertasning, Kota Makassar, Senin (15/12/2025) malam.
Mahfud MD mengatakan dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyampaikan kegelisahan terhadap kondisi institusi kepolisian, khususnya dugaan keterlibatan dalam politik praktis serta penyimpangan dari tugas utama sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Mahfud MD menyampaikan bahwa aspirasi soal Polri yang disuarakan di Makassar memiliki kesamaan dengan keluhan yang diterima tim dari daerah lain.
“Saya bersyukur karena suara masyarakat dari seluruh Indonesia dan seluruh elemen itu hampir sama. Sekarang publik sedang sedih dengan situasi Polri,” ungkap Mahfud saat wawancara cegat usai kegiatan.
Eks Menko Polhukam ini menjelaskan, salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan dugaan keterlibatan kepolisian dalam politik, serta berbagai praktik penyalahgunaan kewenangan.
Mahfud menekankan, kehadiran Tim Reformasi Polri ke daerah-daerah bertujuan untuk menyerap aspirasi, bukan mengambil keputusan.
“Kami ke daerah memang bukan untuk mengambil keputusan, tetapi untuk mendengar. Hari ini keluhan sudah banyak keluar, usul-usul juga sudah banyak keluar. Itu berarti target kami tercapai sesuai tugas,” ujarnya.
Badrodin Haiti menambahkan, reformasi kepolisian harus menyentuh perubahan paradigma dan kultur aparat.
“Masih ada keluhan soal cara berkomunikasi polisi dan penggunaan kekerasan dalam menangani unjuk rasa. Ini soal paradigma dan kultur yang harus diubah, supaya polisi tidak semena-mena dan tidak menonjolkan kewenangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepercayaan publik merupakan faktor penting bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
“Polisi harus sadar bahwa legitimasi dari rakyat, kepercayaan rakyat, dan dukungan publik itu sangat berarti,” kata Badrodin.
Guru Besar UIN Alauddin Firdaus Muhammad mengatakan, dalam forum diskusi tadi, para peserta mendorong agar masa jabatan Kapolri patut dibatasi.
“Yang paling penting pembatasan masa jabatan Kapolri, termasuk agar polisi tidak berpolitik praktis. Tadi juga disampaikan soal rekrutmen Polri perlu dievaluasi,” kata Firdaus Muhammad.
“Intinya adalah bagaimana memgembalikan citra agar masyarakat, para orangtua kembali bangga kalau anaknya jadi polisi,” imbuh Firdaus Muhammad.
