Perusahaan Pers di Sulsel Terdampak Efisiensi Anggaran, Komisi I DPR Soroti Belanja Investasi
3 min read
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal atau Deng Ical sebagai pembicara diskusi tentang dampak efisiensi anggaran terhadap perusahaan pers atau media di Kota Makassar, Jumat (14/3/2025). (Foto: Istimewa)
Majesty.co.id, Makassar – Keputusan pemerintah menerapkan efisiensi anggaran menjadi topik utama dalam diskusi bertajuk “Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Media” yang digelar di acara Ramadan Project Fest by hn.event, di Jalan Toddopuli Raya Timur, Kota Makassar, Jumat (14/3/2025).
Dalam diskusi, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal yang akrab disapa Deng Ical, menyebut efisiensi anggaran sebagai langkah berani yang mengubah kebiasaan yang telah terbentuk di masyarakat.
“Mengenai efisiensi, menurut saya, efisiensi diambil sebagai salah satu langkah yang berani, di mana hal ini mengubah habit atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat,” ujar Deng Ical.
Namun, ia juga menyoroti dampak negatif yang dirasakan sektor media karena kebijakan ini. Menurutnya, media belum dianggap sebagai sektor produktif yang masuk dalam rumpun investasi APBN.
“Dipandang sebagai kegiatan yang tidak kelihatan outcome, outputnya. Karena tidak dipandang sebagai rumpun belanja investasi. Seperti belanja bensin, pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.
Deng Ical mendorong agar industri media masuk dalam kategori belanja investasi, sehingga mendapat perhatian khusus dalam alokasi anggaran.
“Jadi mandatory spending itu masuk. Jangan dilihat media itu pertanggungjawabannya administratif, ada link, ada klippingnya. Tetapi perlu kelihatan sebagai investasi karena outcome-nya akan kelihatan 5-10 tahun ke depan,” jelasnya.
Media Sebagai Bagian UMKM
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Selatan, Ilham Husein, menekankan bahwa media adalah bagian dari ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang juga terdampak efisiensi anggaran.
“Efisiensi memang mengenai setiap sektor, media juga bagian dari UMKM, ada kehidupan di sini. Saya berharap pemerintah memberikan perhatian khusus pada media, karena pers merupakan garda terdepan dari informasi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulsel, Hajriana Ashadi, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran di Sulawesi Selatan mencapai Rp112 miliar, yang berdampak langsung pada media.
Ia pun meminta pemerintah lebih selektif dalam memilih mitra media yang telah terverifikasi.
“Efisiensi di Sulsel itu mencapai Rp112 miliar. Kondisi media pada saat ini tentu terdampak dari adanya efisiensi. Pemerintah harus lebih selektif dalam mengajak kolaborasi antara media, harus yang terverifikasi,” kata Hajriana.
Media Kehilangan 70 persen Pendapatan
Praktisi media yang juga Wakil Direktur Bisnis dan Marketing Herald.id, Ramah Prayeska, merasakan dampak besar dari kebijakan efisiensi. Menurutnya, sekitar 70 persen pendapatan media berasal dari iklan pemerintah.
“30 persennya itu pintar-pintarnya media, baik dari Google AdSense, YouTube, tapi apakah semua bisa? Jadi saya mau katakan, kebijakan efisiensi ini sangat berdampak,” ujarnya.
Camat Panakkukang, Muhammad Ari Fadli, yang turut hadir, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran untuk media sudah berjalan sejak tahun lalu. Saat ini, anggaran kerja sama media di setiap kecamatan hanya Rp50 juta.
“Pemerintah dan media merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, media memiliki peran penting dalam mempublikasikan kinerja pemerintah,” katanya.
Meski anggaran terbatas, pemerintah tetap berkomitmen untuk memaksimalkan kerja sama dengan media.
Hal senada disampaikan perwakilan Dinas Kominfo Makassar, Isnaniah Nurdin, yang menegaskan bahwa kerja sama dengan media tetap berjalan, namun dengan standar yang jelas.
“Artinya ada klasifikasi atau standar yang kami jalankan. Misalnya media terverifikasi faktual, administrasi hingga yang mendaftar ke Dewan Pers,” ucapnya.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
