Appi akan Cabut SK PPPK Makassar Jika Terbukti Curang
2 min read
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memimpin pelantikan 6.946 PPPK di Lapangan Karebosi. (Foto: Majesty.co.id/Suedi)
Majesty.co.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, melantik 6.936 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (14/11/2025). Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.
Appi menegaskan bahwa pengangkatan PPPK Makassar dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan dalam proses seleksi.
“Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, kecurangan, manipulasi dokumen, atau pemberian keterangan yang tidak benar dalam proses seleksi maupun pengangkatan, maka keputusan pengangkatan dapat dibatalkan maupun dianulir,” ujar Appi di hadapan ribuan PPPK yang dilantik.
Appi mengungkapkan, pelantikan massal ini diikuti ribuan tenaga honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
Appi menyebut jumlah PPPK yang dilantik terdiri dari 329 PPPK Tahap II Formasi 2024 dan 6.607 PPPK Paruh Waktu Formasi 2025.
“Saya tahu betul, banyak di antara bapak-ibu sekalian yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun,” ujarnya.
Dasar Hukum dan Penyesuaian Jumlah Formasi
Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, menjelaskan dasar hukum pelantikan ini yaitu PP Nomor 49 Tahun 2023 tentang ASN dan Perka BKN Nomor 18 Tahun 2020.
Dua SK Wali Kota tertanggal 30 September 2025 menjadi landasan teknis pengangkatan.
Ia juga merinci sejumlah penyesuaian jumlah formasi 2024 berkurang satu orang karena meninggal dunia sehingga total menjadi 329.
Pada formasi paruh waktu 2025, dari alokasi 6.656, hanya 6.607 yang dilantik. Sebabnya yaitu 2 orang mengundurkan diri, 44 tidak mengisi daftar riwayat hidup dan 3 sudah tidak aktif bekerja.
Di penghujung acara, Appi kembali mengingatkan PPPK yang baru dilantik agar menjaga integritas dan profesionalisme.
“Jaga etika, disiplin dan nilai-nilai ASN. Jadilah contoh di lingkungan kerja masing-masing. Gunakan kesempatan ini sebagai ruang aktualisasi diri, bukan sekadar status kepegawaian,” pesannya.
Penulis: Suedi
