Syaharuddin Alrif Jadi Korban Informasi Hoaks Jelang Pilkada Sidrap
2 min read
Kolase foto. Syaharuddin Alrif dan tangkapan layar informasi palsu atau hoaks yang mencatut Sekretaris Nasdem Sulsel itu. (Foto: Majesty/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan (Sulsel) Syaharuddin Alrif alias Syahar menjadi korban beredarnya informasi hoaks yang menyudutkan dirinya. Ia pun melaporkan hal tersebut ke polisi.
Hoaks itu berkaitan tangkapan layar sebuah pemberitaan media online yang memperlihatkan Syahar berfoto bersama Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh.
Tangkapan layar itu bertuliskan “Syaharuddin Alrif Ketemu Surya Paloh, Kalau itu Amanah dari Pak Ketum, saya Siap ambil alih Ketua DPW Nasdem SULSEL dari Rusdi.”
Ternyata, tangkapan layar yang beredar di WhatsApp itu adalah hasil editan atau hoaks. Dari hasil cek fakta, judul dan tanggal pemuatan berita telah diubah.
Berita sebenarnya dimuat media Fajar.co.id dengan judul “Syaharuddin Alrif Ketemu Surya Paloh, DPW Nasdem Sulsel siap Boyong 821 Kader ke Rakernas”. Berita itu dimuat pada 31 Mei 2022.
Merasa menjadi korban atas hoaks tersebut, Syahar melalui kuasa hukumnya, Muhlis Mustafa, melapor ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel pada Senin (12/8/2024).
“Betul, hari ini (kemarin, red) kami melaporkan dugaan tindak pidana berita bohong atau hoaks di Mapolda Sulsel,” ujar Muhlis Mustafa dalam keterangan tertulis.
Menurut Muhlis Mustafa, dugaan tindak pidana penyebaran informasi palsu tersebut melibatkan kader Partai Gerindra Sidrap berinisial SB dan seorang berinisial MA.
Keduanya diduga menyebar informasi di WhatsApp Grup dan media sosial. Hoaks yang menyudutkan Syahar dianggap membuat gadung situasi politik di Sidrap. Apalagi Syahar merupakan bacalon Bupati Sidrap.
Muhlis berharap, kasus seperti ini menjadi yang pertama dan terakhir selama tahapan Pilkada 2024. Muhlis meminta semua pihak bisa menahan diri dan tidak menyebar informasi atau berita yang tidak teruji kebenarannya, terutama di media sosial dan WAG.
“Sebab, jika itu terjadi, maka akan timbul kegaduhan politik yang bisa mempengaruhi proses dan tahapan pilkada yang seharusnya berlangsung damai,” harap Muhlis.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
