Peringatan WALHI: Jangan Ulangi Bencana Sumatra di Sulsel demi Sawit Gunduli Hutan
2 min read
Kolase foto. Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muh. Al Amin (kiri) dan kebun sawit. (Foto: Majesty.co.id/Arya/Pexels)
Majesty.co.id, Makassar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menilai rencana pemerintah melakukan ekspansi kebun sawit hingga satu juta hektare berpotensi merusak lingkungan dan memicu bencana alam.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin, dalam sebuah diskusi publik di Kota Makassar, Rabu (10/12/2025).
Al Amin menyebut pemerintah seharusnya berkaca dari banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra dan Aceh. Bencana ini mengubur 900 jiwa lebih.
Bencana Aceh-Sumatra itu menurutnya diduga kuat dipicu oleh pembukaan hutan secara masif untuk perkebunan sawit.
Ia menegaskan masyarakat di seluruh daerah tidak menginginkan kejadian serupa terulang.
“Semua orang di Indonesia tentu tidak mau kejadian serupa terjadi di tempatnya,” ujarnya seusai diskusi publik bertema “Menghentikan Kekerasan HAM dan Ekspansi Bisnis Ekstraktif di Sulawesi Selatan”.
Ia mengatakan bencana di Sumatra menjadi bukti nyata dampak kerusakan lingkungan.
Menurutnya, kondisi itu seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk berhenti membabat hutan.
“Sumatra menjadi gambaran objektif bagaimana kondisi lingkungan hidup dan apa yang harus dilakukan oleh kepala daerah hingga pemerintah pusat,” katanya.
Al Amin menambahkan, wilayah utara Sulsel, termasuk Luwu Utara dan Luwu Timur, juga menghadapi masalah serupa akibat perluasan tambang dan perkebunan sawit.
Ia menyebut sejumlah wilayah tiba-tiba masuk dalam konsesi tambang sebagaimana tertera di portal Kementerian ESDM.
“Bahkan daerah-daerah yang dulunya tidak ada konsesi, sekarang ada konsesi,” ujarnya.
Menurutnya, ekspansi sawit dan tambang tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, melainkan kerap menimbulkan konflik horizontal dan pelanggaran HAM.
Ia menilai pemerintah memiliki banyak alternatif pengembangan ekonomi, salah satunya melalui perkebunan kakao yang menjadi sumber penghidupan utama warga di sejumlah daerah di Luwu Raya.
Al Amin memperingatkan ekspansi besar-besaran berpotensi menggusur kebun kakao milik rakyat.
“Kalau ekspansi ini tidak dicegah atau dikontrol, maka kebun coklat milik rakyat juga akan tergusur,” katanya.
Ia menyebut wilayah utara Sulsel menjadi sasaran utama ekspansi tambang dan sawit, terutama di kawasan Luwu Raya.
Karena itu, Amin menilai pemerintah perlu lebih banyak berdiskusi dengan ahli dan aktivis lingkungan.
“Dalam ilmu lingkungan, pemerintah harus banyak berdiskusi dengan ahli. Kami juga terbuka untuk berdiskusi dengan kepala daerah,” pungkasnya.
Penulis: Suedi
