Taufan Pawe sebut Bahlil bersikap Tegas soal Tambang di Raja Ampat
2 min read
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kiri) dan Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe. (Foto: Istimewa)
Majesty.co.id, Makassar – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunjukkan sikap tegas dalam mencabut izin usaha 4 perusahaan tambang di Raja Ampat.
“Pencabutan IUP ini adalah bukti nyata dari ketegasan dan keberanian Bapak Menteri ESDM. Apalagi, perlu ditegaskan bahwa IUP-IUP tersebut bukan muncul di era beliau menjabat sebagai Menteri ESDM,” kata Taufan Pawe dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).
Taufan Pawe menilai Bahlil Lahadalia yang juga ketua umum Partai Golkar, telah menunjukkan sikap proaktif dalam menangani tambang bermasalah dengan melakukan peninjauan langsung ke Raja Ampat.
Menurut Taufan Pawe, langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, terutama di kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat.
Ia menambahkan bahwa evaluasi dan penertiban IUP adalah langkah penting menuju tata kelola pertambangan yang lebih bersih, transparan, dan berkelanjutan.
“Langkah evaluasi dan penertiban seperti ini sangat dibutuhkan untuk memastikan tata kelola pertambangan yang bersih dan bertanggung jawab.” sambung Taufan.
Lebih lanjut, politisi Golkar menilai kehadiran langsung Menteri ESDM ke lokasi tambang merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap kondisi daerah dan aspirasi masyarakat.
Ia juga memastikan bahwa sektor pariwisata Raja Ampat tetap aman dan terjaga.
Pengalamannya baru-baru ini saat mengunjungi Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat memperlihatkan bahwa masyarakat setempat sangat peduli pada kelestarian lingkungan.
“Bahkan untuk menjaga ekosistem laut, aktivitas seperti memancing atau menangkap ikan di daerah wisata itu dilarang keras. Ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen mereka terhadap konservasi,” jelasnya.
Terkait lokasi tambang yang menjadi sorotan, Taufan menjelaskan bahwa titik eksplorasi berada jauh dari kawasan wisata.
“Perlu dipahami bahwa lokasi pertambangan yang dimaksud memang sudah sejak lama ditetapkan sebagai wilayah tambang. Ini bukan area pariwisata,” tambah Taufan Pawe.
Ia menyimpulkan bahwa pencabutan IUP oleh Menteri Bahlil adalah respons nyata atas aspirasi masyarakat.
“Tindakan cepat dan tegas ini adalah bukti konkret bahwa pemerintah selalu siap mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.
Taufan berharap pendekatan serupa juga diterapkan kementerian dan lembaga lain dalam menyikapi persoalan-persoalan strategis nasional, demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
