Ketua DPRD Makassar Dukung Appi-Aliyah Mutasi ASN, Beberkan Hasil Monev
3 min read
Ketua DPRD Kota Makassar Supratman menyampaikan keterangan kepada wartawan, Rabu (11/6/2025). (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar Supratman mendukung wali kota dan wakil wali kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) untuk melakukan mutasi dan promosi pejabat eselon 2 Pemkot Makassar.
“Secara pribadi kami mendukung Apa yang dilakukan oleh pemerintah kota atau walikota terkait mutasi dan pelantikan pejabat eselon 2,” kata Supratman di gedung DPRD Makassar, Jalan Andi Pangerang Pettarani, Rabu (11/6/2025).
Legislator yang sering disapa Supra itu mengungkapkan sejumlah pertimbangan dirinya mendukung Appi-Aliyah melakukan mutasi pejabat Pemkot Makassar.
Pertama kata Supra, masih banyak organisasi perangkat daerah di Pemkot Makassar yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) sehingga perlu mutasi untuk pejabat definitif.
“Alasan pertama banyak kekosongan jabatan banyak PLT, sehingga harus didefinitifkan. Yang kedua, sekarang ini tidak ada kejelasan di masa transisi, ada keraguan dari SKPD untuk bekerja,” ungkap legislator Fraksi Nasdem ini.
Menurut Supra, ada beberapa kepala OPD yang merasa khawatir apakah masih dipertahankan, atau justru diganti dengan pejabat baru.
Rasa was-was itu kata Supra, membuat para kepala OPD ini bisa jadi kurang maksimal untuk bekerja.
“Apakah saya ini kodong tinggal, sebagai Camat misalnya atau saya tinggal jadi kepala dinas. Ini merasa was-was untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak bisa maksimal,” katanya.
“Sehingga kami mendukung penuh terkait rencana pelantikan pemerintah kota ini agar pemerintahan ini bisa berjalan maksimal” jelas Supra.
Pertimbangkan Hasil Monev
Selain faktor pelaksana tugas, Supra menyebut mutasi pejabat perlu dilakukan karena realisasi anggaran sejumlah OPD Pemkot Makassar masih minim.
Hal itu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atau Monev DPRD Makassar terhadap OPD.
Disebutkan Supra hasil Monev menunjukkan banyaknya OPD yang berkinerja lemah dari segi realisasi anggaran.
“Misalnya dinas PU (pekerjaan umum) dan di beberapa dinas itu sangat minim sekali,” katanya.
Menurut Supra, seharusnya realisasi anggaran OPD Pemkot Makassar idealnya sudah menyentuh angka 45 sampai 50 persen menjelang triwulan kedua 2025.
“Tapi ini masih ada di bawah 15 persen, sehingga mesti sedikit. Salah satu cara untuk memaksimalkan itu dengan cepat adalah pelantikan definitif,” jelas Supra.
Supra menandaskan bahwa mutasi maupun promosi pejabat Pemkot Makassar merupakan kewenangan penuh Appi-Aliyah untuk memutuskan.
Supra maupun DPRD Makassar secara kelembagaan tak ingin ikut campur soal penempatan pejabat.
“Itu menjadi hak pemerintah kota terkait pergeseran pejabat. Apalagi ini ada tim transisi yang membantu wali kota menyelesaikan tugas-tugasnya,” tandas Supra.
Diberitakan sebelumnya, Appi menegaskan akan melakukan mutasi dan melantik pejabat ASN Pemkot Makassar pasca Iduladha. Nama-nama pejabat yang bergeser pun telah beredar.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
