DPD RI Ingatkan Pemda Bantu Kementan Wujudkan Swasembada Pangan
2 min read
Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Waris Halid. (Foto: Istimewa)
Majesty.co.id, Jakarta — Komite 2 DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertanian RI di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Senin (10/2/2025).
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta sejumlah anggota Komite 2 DPD RI.
Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Andi Abdul Waris Halid, menyampaikan beberapa usulan strategis untuk mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian.
Ia menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program tersebut.
Menurut Waris Halid, masih ada daerah yang belum menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama.
“Jangan sampai pak menteri sudah lari kencang, tapi di bawah tidak. Saya usulkan bagaimana kalau dinas pertanian di daerah bisa satu garis komando secara vertikal, sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN,” kata Waris dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).
Ia juga menyoroti kurangnya keterlibatan petugas di daerah dalam menjalankan program swasembada pangan.
“Fakta di lapangan, banyak petugas daerah cuek saja dengan program swasembada ini, sementara petugas Kementerian Pertanian lebih banyak turun ke lapangan. Kasihan ini,” lanjutnya.
Sebagai contoh, ia menyebutkan kebijakan distribusi pupuk yang kini diambil alih oleh Kementerian Pertanian. Sebelumnya, pupuk hanya bisa disalurkan kepada petani setelah mendapatkan tanda tangan bupati.
Selain itu, Waris Halid menekankan pentingnya Asuransi Usaha Tani sebagai perlindungan bagi petani.
Ia meminta agar Kementerian Pertanian tetap mengakomodasi asuransi tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Berdasarkan data yang ada, pemerintah daerah tingkat kabupaten dan provinsi telah mengalokasikan dana asuransi untuk 335 ribu hektare lahan pertanian.
Namun, dana tersebut hanya mencakup 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan. Sisanya, yakni 80 persen, diharapkan dapat ditanggung oleh pemerintah pusat.
Rapat kerja ini dihadiri oleh 31 dari 38 anggota Komite 2 DPD RI. Beberapa di antaranya adalah Ketua Komite 2 Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara), Wakil Ketua 1 Angelius Wake Kako (NTT), serta Wakil Ketua 2 Andi Abdul Waris Halid (Sulawesi Selatan).
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
