Appi segera Lantik 48 Kepala Puskesmas Makassar, Bidan-Perawat Berpeluang
2 min read
Ilustrasi. Balai Kota Makassar. (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA) tengah mematangkan langkah progresif dalam reformasi birokrasi sektor kesehatan.
Fokus utama saat ini adalah mendefinitifkan jabatan Kepala Puskesmas (Kapus) di 47 titik yang tersebar di 15 kecamatan.
Langkah ini diambil untuk mengakhiri status Pelaksana Tugas (Plt) yang mendominasi jabatan kepala Puskesmas di Makassar sejak tahun 2019.
Dengan status definitif, setiap pimpinan fasilitas kesehatan diharapkan memiliki kejelasan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih kuat.
Munafri Arifuddin alias Appi menyampaikan bahwa proses seleksi terbuka ini kepala puskesmas se-Kota Makassar telah memasuki fase final.
Sebanyak 84 peserta telah mengikuti tahapan ketat mulai dari tes tertulis, uji kompetensi, hingga wawancara.
“Dengan langkah ini, diharapkan kepala Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan mampu bertransformasi menjadi institusi yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat di Kota Makassar,” jelas Munafri di Makassar, Jumat (10/4/2026).
Menariknya, seleksi kali ini mengedepankan paradigma baru dengan membuka ruang setara bagi berbagai profesi kesehatan.
Tidak hanya dokter, tenaga kesehatan seperti bidan dan lulusan kesehatan masyarakat juga diberikan kesempatan yang sama untuk memimpin Puskesmas berdasarkan kompetensi.
Pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan prinsip the right man on the right place menjadi dasar utama penilaian.
Ia memastikan bahwa seluruh tahapan kini memasuki fase penilaian akumulasi skor sebelum dilakukan pengukuhan resmi.
“Jadi, lagi prosesnya sudah berjalan, kami tinggal menunggu hasilnya. Setelah itu kita scoring, melihat posisinya untuk kita tempatkan dan kita kukuhkan. Sepertinya Kapus dulu baru Kepsek (Kepala Sekolah),” ujar Munafri.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung wali kota untuk mempercepat pencapaian program prioritas seperti penanganan stunting dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Tentu, beliau ingin semua Kepala Puskesmas didefinitifkan agar pertanggungjawabannya jelas, kewenangannya jelas, dan pejabat yang menjabat benar-benar bisa bekerja secara serius,” tutur Andi Zulkifly Nanda.
Materi seleksi sendiri dirancang komprehensif, mencakup kemampuan manajerial, penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, hingga aspek integritas pengelolaan keuangan.
Saat ini, tim penilai tengah melakukan penghitungan nilai akhir yang ditargetkan rampung dalam satu pekan ke depan.
“Baru saja selesai kemarin, jadi masih sementara proses penghitungan nilai. Kami targetkan paling satu minggu ini sudah selesai dan akan kami rapatkan bersama,” pungkas Sekda Makassar.
