Bupati Luwu Timur Teken Komitmen Pengendalian Korupsi 2025
2 min read
Bupati Kabupaten Luwu Timur, Irwan Bachri Syam (Ibas). (Foto: Warta Lutim)
Majesty.co.id, Makassar — Bupati Kabupaten Luwu Timur Irwan Bachri Syam (Ibas), menandatangani komitmen pelaksanaan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025.
Penandatanganan tersebut dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang digelar di Ruang Diklat Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Selasa (7/10/2025).
Selain Luwu Timur, enam daerah lain di Sulawesi Selatan juga menandatangani komitmen serupa sebagai upaya bersama memperkuat sistem pencegahan dan pengendalian korupsi di wilayah masing-masing.
Luwu Timur sendiri tercatat sebagai salah satu dari tujuh daerah di Sulawesi Selatan yang berhasil meraih skor IEPK pada rentang 3,00–3,99 dengan predikat “Wilayah Bekerja.”
Predikat tersebut menunjukkan bahwa risiko korupsi di Luwu Timur telah cukup terkelola melalui kebijakan dan prosedur cegah–deteksi–respons yang berjalan konsisten di seluruh kegiatan utama pemerintahan.
Selain itu, partisipasi pegawai dalam sistem pencegahan dan deteksi korupsi juga terus meningkat.
Dengan capaian ini, Pemkab Luwu Timur berkomitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan skor IEPK sebagai wujud pertanggungjawaban publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Rasono, dalam pemaparannya menyoroti sejumlah tantangan dalam penerapan IEPK di daerah.
“Beberapa permasalahan yang sering dijumpai dalam implementasi IEPK meliputi aspek kebijakan, manajemen risiko, sistem whistleblowing (WBS), sumber daya manusia, serta rendahnya komitmen pimpinan,” tutur Rasono.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas untuk memperkuat pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi di seluruh wilayah.
“Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas dinilai penting untuk memperkuat pelaksanaan rencana aksi tersebut,” tambahnya.
Penandatanganan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi serta memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pemerintahan.
Acara tersebut turut dihadiri para inspektur daerah, koordinator pengawasan BPKP Sulsel, serta sejumlah tamu undangan dari instansi pemerintah dan lembaga pengawas. (Ril/Adv)
