Legislator Sulsel Dukung Penuh Prabowo Hapus Utang Nelayan-Petani
2 min read
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; hdrForward: 0; highlight: false; brp_mask:0;?brp_del_th:null;?brp_del_sen:null;?delta:null;?module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 35;
Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Tenri Indah. (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar — Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Gerindra, Andi Tenri Indah, menyatakan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menghapus utang petani dan nelayan.
Kebijakan hapus utang nelayan-petani dinilai Ketua Gerindra Gowa tersebut sebagai langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan Prabiwo terhadap rakyat kecil.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Gowa dan Takalar, Andi Tenri Indah menyaksikan langsung bagaimana sulitnya kehidupan petani dan nelayan karena terjerat utang produksi.
“Dengan kebijakan penghapusan ini, mereka bisa kembali bernapas lega dan mulai membangun kembali harapan ekonomi keluarga,” ujar Andi Tenri Indah dalam pernyataannya di Makassar, Selasa (7/5).
Andi Tenri menegaskan bahwa beban utang telah lama menjadi salah satu penghambat utama produktivitas sektor pertanian dan perikanan di daerah.
Di Gowa, banyak petani mengalami kesulitan untuk membeli pupuk, benih, dan alat produksi, sedangkan di Takalar, para nelayan sering kali harus berutang untuk melaut.
“Kebijakan ini bukan hanya pro-rakyat, tapi juga pro-produktivitas. Ketika beban itu diangkat, petani dan nelayan akan bisa kembali bekerja dengan lebih tenang dan fokus. Ini akan berdampak langsung pada ketahanan pangan dan ekonomi daerah,” tambahnya.
Ia juga memastikan Fraksi Gerindra di DPRD Sulsel akan turut mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.
Validasi data penerima manfaat menjadi perhatian utama agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan program ini di lapangan. Jangan sampai ada penyelewengan atau ketidaktepatan sasaran,” tegasnya.
Andi Tenri berharap langkah ini menjadi titik awal dari keberpihakan pemerintah pusat terhadap sektor-sektor yang menjadi fondasi ekonomi masyarakat kecil, terutama di wilayah pesisir dan pedesaan.
“Gowa dan Takalar punya potensi luar biasa, namun masyarakatnya memerlukan dukungan konkret dari negara. Program ini adalah bukti bahwa pemerintahan Prabowo Subianto hadir untuk itu,” tutupnya.
Kebijakan Presiden menghapus utang nelayan dan petani tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2024.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
