Infrastruktur Pendidikan di Barru Jadi Atensi Komisi E DPRD Sulsel
3 min read
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari (baju dinas) berdialog dengan Anggota Komisi E DPRD Sulsel dalam kunjungan kerja di Barru. (Foto: Istimewa/HO)
Majesty.co.id, Barru – Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Barru dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 bidang pendidikan.
Pertemuan Komisi E DPRD Sulsel yang dihadiri Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari pada Selasa (7/4/2026) serta para kepala sekolah SMA/SMK se-Kabupaten Barru, ini mengungkap sejumlah raport merah pendidikan di Sulsel.
Isu paling krusial yang dibahas adalah anjloknya capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025.
Data menunjukkan mata pelajaran Matematika berada di peringkat ke-18, Bahasa Indonesia peringkat ke-22, dan Bahasa Inggris terpuruk di peringkat ke-27 dari 34 provinsi.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Yeni Rahman, menekankan bahwa permasalahan ini bersifat struktural yang harus ditangani sejak jenjang pendidikan dasar.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan karena beban kerja pengawas yang tidak ideal. Di Barru, satu orang pengawas harus menangani hingga 17 sekolah.
“Jangan pernah bermimpi kualitas pendidikan bisa bagus kalau pengawas tidak bisa turun secara rutin ke sekolah,” tegas Yeni Rahman.
Senada dengan itu, Anggota Komisi E dari Fraksi Nasdem, Asman, mendorong agar penempatan pengawas tidak dijadikan sebagai jabatan menjelang pensiun, melainkan diisi oleh tenaga yang kompeten dan memiliki semangat pembinaan.
Masalah infrastruktur juga menjadi keluhan utama para kepala sekolah. Sejak kewenangan SMA/SMK berpindah ke provinsi, pembangunan pagar sekolah dan sarana olahraga praktis terhenti.
Setidaknya ada 5 sekolah di Barru yang saat ini sangat membutuhkan pembangunan pagar demi keamanan.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa, anggaran untuk infrastruktur harus dari provinsi,” keluh salah satu Kepala Sekolah dalam forum tersebut.
Selain infrastruktur fisik, Komisi E menemukan kasus bantuan alat praktik yang mubazir.
Terdapat bantuan alat pemanggang roti yang tidak bisa dioperasikan karena sekolah tidak memiliki ketersediaan listrik yang cukup, serta bantuan yang tidak sesuai kebutuhan riil sekolah.
Terkait anggaran, Komisi E mengapresiasi penyerapan Dana BOS di Barru yang mencapai 100 persen, meski sempat terjadi kendala teknis pada sistem pelaporan Transaksi Non-Tunai (TNT).
Anggota Komisi E, Mahmud, menyarankan agar pelaporan dilakukan secara berkala untuk menghindari kesan serapan rendah di sistem pusat.
Di sisi lain, terdapat capaian membanggakan dari SMK 4 Barru yang meraih penghargaan Adiwiyata melalui pengelolaan sampah berbasis sekolah.
Terkait kebijakan, legislator Fraksi Harapan, Andi Muhammad Irfan A.B. mendorong evaluasi program SMA Unggulan/Boarding agar sekolah yang memiliki fasilitas asrama diprioritaskan.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menegaskan bahwa seluruh temuan ini akan menjadi bahan evaluasi komprehensif.
Rekomendasi kebijakan akan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Selatan ke depan.
