Legislator PKS Kritisi Tapera, Sebut akan “Cekik” Pekerja Mandiri
2 min read
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifuddin. (Foto: Parlementaria)
Majesty.co.id – Rencana pemerintah menarik sebagian gaji pekerja untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai kritik keras dari Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin.
Tapera yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, dinilai berpotensi mencekik para pekerja, khususnya pekerja mandiri.
Alifuddin mengatakan, program Tapera akan memberi beban keuangan tambahan yang signifikan bagi para pekerja mandiri.
“Pada Pasal 15 ayat (5a), dijelaskan bahwa landasan kalkulasi besaran simpanan peserta pekerja mandiri ditentukan oleh jumlah gaji yang dilaporkan,” ujar Alifudin dalam siaran pers yang seperti dikutip dari laman Parlementaria, Jumat (7/6/2024).
Menurut Alifuddin, dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, pemotongan pendapatan pekerja dapat berdampak pada kemerosotan daya beli dan kualitas hidup yang substansial.
“Memang benar, kehadiran Tapera mampu menjadi jembatan untuk memastikan masyarakat memiliki akses kepemilikan rumah di masa yang akan datang. Namun, tidak semua masyarakat yang bekerja itu sejahtera,” ujar Alifudin.
Bagi pekerja mandiri sendiri, tidak selamanya gaji yang mereka terima akan memiliki tetapan yang sama.
Mereka diwajibkan membayar simpanan, sedangkan kebutuhan harian mereka bisa saja tidak terpenuhi. Maka, tentu keputusan tersebut mencekik dan bertentangan dengan norma kesusilaan.
Alifudin menilai bahwa walaupun Tapera mampu memfasilitasi kepemilikan rumah, beleid ini disahkan tanpa melalui pertimbangan terkait kerentanan yang diterima pekerja mandiri.
Dengan beban persyaratan pembayaran minimum hingga risiko pencabutan status kepesertaan sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) dan (3), pekerja mandiri akan diikat oleh pikulan finansial dan administrasi yang eksesif.
“Sebaiknya hilangkan niat pemerintah dalam mengambil uang dari pekerja dengan alasan untuk tabungan perumahan, batalkan dan kembali fokus buat kebijakan yang menyejahterakan masyarakat,” tandasnya.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
