PDIP Makassar kirim 100 Nama Calon Ketua Pimpinan Anak Cabang ke DPD
2 min read
Ilustrasi. Penampilan tari bugis Makassar pada pembukaan Konferda dan Konfercab serentak PDIP se-Sulsel di Kota Makassar beberapa waktu yang lalu. (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar — Proses penjaringan calon Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP se-Kota Makassar memasuki tahapan krusial.
Sebanyak 100 calon ketua PAC dijadwalkan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sulawesi Selatan.
Tahapan ini merupakan kelanjutan dari mekanisme pleno yang sebelumnya telah dilakukan di tingkat ranting (kelurahan) hingga pleno di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Makassar.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, William, mengungkapkan bahwa pelaksanaan uji kelayakan tersebut akan dipusatkan di kantor DPD PDI Perjuangan Sulsel dalam waktu dekat.
“Berdasarkan komunikasi dan informasi dari DPD partai, jadwal pelaksanaan fit and proper test calon Ketua PAC untuk tingkat Kota Makassar akan dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2026, bertempat di kantor DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan,” ujar William saat ditemui di Sekretariat DPC PDIP Makassar, Minggu (5/4/2026).
William menjelaskan, 100 nama calon tersebut berasal dari 15 kecamatan di Kota Makassar.
Mereka merupakan figur-figur yang lolos dalam verifikasi administrasi dan pleno di tingkat bawah.
Anggota DPRD Kota Makassar itu menekankan bahwa tahapan ini sangat menentukan kualitas kepemimpinan partai di tingkat kecamatan untuk masa bakti lima tahun ke depan.
“Dalam tahapan ini, para calon akan diuji dari sisi kepemimpinan, kesetiaan, serta pemahaman ideologi kepartaian, sesuai dengan Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025. Ini akan menjadi indikator utama bagi DPD dalam menetapkan Ketua PAC,” pungkas William.
Melalui seleksi ketat ini, PDI Perjuangan Makassar berharap dapat melahirkan struktur kepengurusan yang solid dan memiliki pemahaman ideologi yang kuat untuk menjalankan kerja-kerja kepartaian di tengah masyarakat.
