Sosok Ramli Rewa, Siap Mundur dari Ketua DPRD Gowa Jika PBB Naik
2 min read
Ketua DPRD Gowa Ramli Rewa menerima aspirasi demo mahasiwa Cipayung Plus, Rabu (3/9/2025). (Foto: Instagram/setwan_gowa)
Majesty.co.id, Gowa – Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Sulsel, Ramli Rewa menyatakan siap mempertaruhkan jabatannya jika Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dinaikkan seperti terjadi di daerah lain.
Pernyataan itu disampaikan Ramli Rewa sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kenaikan pajak Gowa.
“Saya orang yang pertama yang tidak setuju kalau tahun ini ada Perda pajak yang dinaikkan di Kabupaten Gowa,” ujar Ramli Rewa seusai menerima aspirasi demo mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus di Gowa, Rabu (3/9/2025).
Ia menegaskan komitmennya untuk berada di barisan terdepan dalam menolak kebijakan tersebut.
Di hadapan ratusan massa Cipayung Plus Gowa, Ramli Rewa bahkan bersedia untuk meletakkan jabatannya demi PBB-P2 di Gowa tidak naik.
“Kalau perlu jabatan saya, saya pertaruhkan kalau dipaksakan untuk menandatangani Perda Pajak untuk tahun ini,” tegas Rami Rewa.
Siapa Ramli Rewa?
Ramli Rewa merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia duduk di DPRD Gowa dari dapil 7 yang meliputi Kecamatan Pallanggga dan Barombong.
Pria bernama lengkap Muh. Ramli Siddiq Daeng Rewa tersebut memperoleh 5.202 suara pada Pemilu 2024 sehingga terpilih kembali ke DPRD Gowa.
Ini merupakan periode keempat Ramli Rewa di DPRD Gowa. Ramli menjabat sebagai anggota dewan sejak tahun 2009.
Pria kelahiran Gowa 15 Juli 1970 itu merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.
Sebelum terjun ke dunia politik, Ramli Rewa lama berkecimpung sebagai aktivis pada sejumlah organisasi kemahasiswaan, termasuk pengurus KNPI.
Polemik Kenaikan PBB
Aliansi Cipayung Plus Gowa yang terdiri HMI, IMM dan GMNI serta organisasi lain menyuarakan penolakan kenaikan PBB saat demo Rabu kemarin.
Mereka juga menuntut Pemda Gowa mengevaluasi izin pertambangan galian C serta memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kenaikan PBB memang menjadi polemik di berbagai daerah. Hal ini tidak lepas dari rendahnya pemasukan kas daerah.
Belakangan ini isu kenaikan pajak di berbagai daerah menjadi perbincangan hangat utamanya di kalangan aktivis hingga masyarakat secara umum.
Seperti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu protes dari masyarakat menjadi perhatian nasional setelah protes meletus dari warga sipil.
Hingga berbagai daerah juga mengikuti langkah tersebut seperti di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan protes menolak kenaikan pajak.
Penulis: Suedi
