Demo Cipayung Plus di Gowa Desak Kapolri Dicopot dan Tolak Kenaikan PBB
2 min read
Ketua Umum HMI Gowa Raya Nawir menyampaikan keterangan kepada wartawan saat demo Aliansi Cipayung Plus di depan kantor Bupati Gowa, Rabu (3/9/2025). (Foto: Majesty.co.id/Suedi)
Majesty.co.id, Gowa – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Sulsel, pada Rabu (3/9/2025) petang.
Aliansi Cipayung Plus menghimpun organisasi mahasiswa antara lain, HMI, GMNI, serta IMM dan lainnya.
Sebelum ke DPRD Gowa, massa Cipayung Plus juga menggelar demo pada dua titik lainnya yaitu di gerbang batas Kota Makassar-Gowa dan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Gowa.
Dalam aksinya, massa Cipayung Plus Gowa menuntut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya.
Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya Nawir, menyampaikan sejumlah tuntutan nasional dan lokal.
“Di level nasional, kami menuntut pencopotan Kapolri,” ucap Nawir.
Pencopotan Kapolri dinilai perlu karena tindakan represif aparat dan berbagai kejadian yang merugikan masyarakat.
“Kapolri sudah sepatutnya dicopot atau mengundurkan diri,” tambah Nawir.
Mereka juga menuntut pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai memicu kegaduhan.
Instruksi presiden tersebut dikhawatirkan menyebabkan berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan di daerah.
Massa Cipayung Plus Gowa juga menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini agar pelaku korupsi tidak dapat lolos dari jeratan hukum.
Mereka turut menyoroti penambahan anggaran Polri yang dinilai tidak berbanding lurus dengan penanganan massa aksi.
“Faktanya, gas air mata kadaluarsa masih digunakan terhadap demonstran,” tuturnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan untuk dievaluasi. Evaluasi menyangkut kualitas makanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaannya.
Tolak Kenaikan PBB
Di tingkat lokal Kabupaten Gowa, Cipayung Plus menolak keras wacana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Mereka mendesak pemerintah dan DPRD Gowa berkomitmen penuh untuk tidak menerapkan kebijakan tersebut.
Selain itu, mereka mendorong optimalisasi sektor pertambangan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gowa.
“Kami mendorong pemberantasan tambang ilegal serta evaluasi tambang legal yang tidak sesuai aturan,” tegas Nawir.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Gowa Ramli Rewa mengaku akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Tadi sudah ada surat yang masuk, kami akan teruskan ke DPR RI, khususnya Komisi II,” katanya.
Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman dan Dandim 1409 Letkol Inf. Heri Kuswanto terlihat mengawal langsung jalannya aksi Cipayung Plus.
Pengawalan ketat dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama demonstrasi berlangsung.
Penulis: Suedi
