Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sulsel sudah Sesuai Kebijakan Nasional
2 min read
Focus Group Discussion (FGD) Bapemperda Sulsel di kantor Kemendagri membahas Ranperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jakarta. (Foto: Istimewa/HO)
Majesty.co.id, Makassar – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
FGD Bapemperda Sulsel terkait Ranperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan digelar di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (2/10/2025). Forum ini dipimpin langsung Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri Imelda,
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua Bapemperda DPRD Sulsel Saharuddin dan Yeni Rahman.
Kemudian, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulsel, Jayadi Nas, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu beserta jajaran, staf Biro Hukum Pemprov Sulsel Alfatah serta staf Setwan DPRD Sulsel, Wara.
Menurut Imelda, Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sulsel sudah sejalan dengan program strategis nasional untuk pengentasan kemiskinan.
FGD ini bertujuan menyatukan pandangan terkait sejumlah materi muatan dalam ranperda, terutama terkait sharing pembiayaan dalam optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan.
Biaya kepesertaan kelompok ini rencananya akan ditanggung melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dengan optimalnya coverage tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan,” kata Imelda dalam keterangan tertulis.
Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, Saharuddin, menegaskan bahwa dimasukkannya kelompok rentan sebagai penerima manfaat merupakan bentuk komitmen DPRD untuk menghadirkan regulasi yang berpihak pada masyarakat miskin.
“Sekaligus ini juga upaya untuk mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto,” lanjutnya.
Di sisi lain, Yeni Rahman menilai kegiatan ini sangat strategis untuk semakin menyempurnakan Ranperda yang pembahasannya sudah cukup lama bergulir sejak periode sebelumnya.
“Fokus arah pembentukan perda kita ke depan adalah menghasilkan perda-perda yang berkualitas. Banyak perda yang sudah dihasilkan namun belum mampu menangani masalah di tengah masyarakat,” katanya.
“Oleh karena itu, ke depan kita harus betul-betul mencermati dan membahas lebih detail lagi sehingga hasilnya dapat dirasakan nyata oleh masyarakat,” jelas Yeni.
Sementara itu, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan memaparkan data terkait perlunya intervensi maksimal dari pemerintah daerah agar target program nasional pengentasan kemiskinan ekstrem bisa tercapai.
