BGN Tutup 47 Dapur, Ketum APPMBGI sebut Sinyal Serius Tingkatkan Kualitas MBG
3 min read
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras dalam sebuah wawancara di Kota Makassar. (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Jakarta – Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menilai langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan sinyal penting.
Penghentian sementara 47 dapur ini dianggap sebagai peringatan keras bagi seluruh pengelola dapur program MBG di Indonesia.
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dimaknai sebagai upaya penguatan tata kelola demi menjamin standar mutu dan keamanan bagi penerima MBG.
“Penghentian sementara 47 SPPG adalah sinyal serius bahwa standar mutu, keamanan pangan, dan tata kelola dapur MBG tidak boleh ditawar.,” kata Rivai Ras dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).
“Ini peringatan bagi seluruh pengelola dapur agar kembali menempatkan keselamatan dan kualitas gizi penerima manfaat sebagai prioritas utama,” imbuh Rivai Ras.
Penghentian ini dilakukan setelah ditemukan menu makanan yang tidak layak konsumsi.
Rivai menilai temuan tersebut mencerminkan lemahnya disiplin operasional serta kurangnya pemahaman mengenai standar higiene dan sanitasi di tingkat dapur produksi.
Rivai menegaskan MBG adalah program strategis nasional. Setiap dapur memegang tanggung jawab moral dan profesional terhadap jutaan anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.
“Ketika ada makanan yang tidak layak konsumsi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi dapur, tetapi kepercayaan publik terhadap negara,” tegasnya.
Dorong Pendampingan Dapur MBG
APPMBGI mendukung penuh langkah evaluasi BGN, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut dibarengi dengan pendampingan teknis kepada pengelola dapur.
Menurutnya, banyak pengelola dapur masih menghadapi keterbatasan fasilitas penyimpanan dan SDM terlatih dalam menjaga rantai keamanan pangan.
“Yang jauh lebih penting adalah memastikan dapur-dapur yang dievaluasi benar-benar dibina, dilatih, dan diperbaiki sistemnya sebelum diizinkan beroperasi kembali,” pinta Rivai.
Ia juga menekankan bahwa tekanan untuk memenuhi volume produksi tidak boleh mengorbankan kualitas.
Menurutnya, satu kesalahan dalam pengelolaan makanan dapat merusak legitimasi program MBG secara keseluruhan di mata masyarakat.
“Kepercayaan publik dibangun dari konsistensi. Satu kasus makanan busuk bisa menutup seratus praktik baik. Karena itu, semua pihak harus menjadikan kejadian ini sebagai alarm bersama,” jelasnya.
Sebagai solusi, APPMBGI mengajak seluruh pengelola dapur untuk melakukan introspeksi dan membangun budaya kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.
Organisasi ini menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyusun program pelatihan terpadu bagi pekerja dapur di seluruh Indonesia.
“Kita harus bergerak dari sekadar menjalankan program, menuju tata kelola dapur yang profesional, aman, dan bertanggung jawab. MBG hanya akan berhasil jika kualitas dan keselamatan pangan benar-benar menjadi fondasi utama,” pungkas Abdul Rivai Ras.
