10/05/2026

Majesty.co.id

News and Value

HIPMI Luwu Timur Layangkan 6 Tuntutan ke PT Vale soal Pemberdayaan Pengusaha Lokal

3 min read
HIPMI Luwu Timur memandang bahwa transisi kepemilikan saham PT Vale ke MIND ID harus menjadi momentum penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif, adil, dan transparan.
Ilustrasi HIPMI. (Foto: Istimewa)

Majesty.co.id, Luwu Timur – Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Luwu Timur menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi asosiasi kontraktor lokal terkait redefinisi kemitraan strategis dengan PT Vale Indonesia Tbk.

Dukungan ini merespons pernyataan sikap yang sebelumnya dilayangkan oleh Aliansi Asosiasi Pengusaha Lokal Luwu Timur yaitu Hipso, Aspeti, Hipelta, Akal, Gapmal, dan APTA mengenai pemberdayaan pengusaha di wilayah operasional tambang PT Vale.

Advertisement
Berita DPRD Sulsel

HIPMI Luwu Timur memandang bahwa transisi kepemilikan saham PT Vale ke MIND ID harus menjadi momentum penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif, adil, dan transparan.

Sebagai wadah pengusaha muda, HIPMI mendorong adanya prioritas kesempatan berusaha bagi kontraktor lokal serta perlindungan pasar agar perusahaan nasional tidak mendominasi bidang pekerjaan yang mampu dikerjakan oleh pelaku usaha daerah.

Advertisement
Ikuti Saluran WhatsApp Majesty.co.id

Ketua BPC HIPMI Luwu Timur, Wahyu Maizal menekankan pentingnya efisiensi birokrasi dalam proses kemitraan agar tidak menyulitkan para pengusaha lokal yang telah memiliki rekam jejak.

“Menyederhanakan proses prakualifikasi bagi perusahaan lokal yang telah memiliki rekam jejak assessment sebelumnya,” ujar Wahyu Maizal dalam keterangan resminya, Selasa (5/5/2026)

Selain itu, ia juga menuntut PT Vale agar adanya keadilan harga yang wajar dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Reformasi kontrak juga menjadi poin krusial yang didorong oleh HIPMI Luwu Timur.

Mereka meminta PT Vale Indonesia meninjau kembali pakta integritas dan klausul penalti demi menciptakan kesetaraan antara perusahaan dan rekanan lokal.

Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Luwu Timur agar perusahaan besar tidak memberikan tekanan yang tidak adil bagi kontraktor daerah.

Lebih lanjut, HIPMI Luwu Timur mendesak adanya agenda rapat evaluasi berkala bersama asosiasi pengusaha guna memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance.

Komunikasi yang transparan dianggap sebagai kunci utama agar pertumbuhan industri pertambangan dapat berjalan selaras dengan kemajuan pengusaha lokal secara berkelanjutan.

“Kami berharap PT Vale Indonesia Tbk dapat tumbuh bersama pengusaha lokal demi kemaslahatan masyarakat Luwu Timur secara berkelanjutan,” tandas Wahyu Maizal.

Melalui dukungan ini, BPC HIPMI Luwu Timur berharap PT Vale Indonesia Tbk dapat menunjukkan komitmen nyata dalam memberdayakan potensi lokal.

PT Vale belum dapat dikonfirmasi perihal permintaan HIPMI maupun asosiasi pengusaha lokal Luwu Timur.

Sebelumnya, PT Vale dalam berbagai kesempatan menyatakan berkomitmen memberdayakan masyarakat, khususnya terhadap pengusaha lokal di Bumi Batara Guru.

Berikut ini 6 poin tuntutan HIPMI Luwu Timur kepada PT Vale:

1. Prioritas Kesempatan Berusaha

Memberikan penguatan nyata bagi pengusaha lokal sebagai mitra utama dalam keberlanjutan bisnis perusahaan.

2. Efisiensi Birokrasi

“Menyederhanakan proses prakualifikasi bagi perusahaan lokal yang telah memiliki rekam jejak assessment sebelumnya,” kata Wahyu Maizal dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

3. Keadilan Harga

Meninjau ulang kebijakan harga terendah dan praktik negosiasi tender agar lebih mengedepankan harga wajar yang mempertimbangkan faktor safety dan kesejahteraan masyarakat.

4. Reformasi Kontrak

Meninjau kembali pakta integritas dan klausul pinalti agar tercipta kesetaraan (fairness) antara perusahaan dan rekanan lokal.

5. Proteksi Pasar Lokal

Membatasi masuknya perusahaan nasional pada bidang-bidang yang dapat dikerjakan oleh pengusaha lokal guna menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

6. Transparansi & Komunikasi

Mengagendakan rapat evaluasi berkala bersama asosiasi pengusaha untuk memastikan transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2023 © Majesty.co.id | Newsphere by AF themes.