Tarif 32 persen Impor AS Ancam Ekspor dan Pekerja Indonesia
2 min read
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif barang impor masuk. Indonesia dikenai biaya sebesar 32 persen. (Foto: Instagram/whitehouse)
Majesty.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR, M. Hanif Dhakiri, menyoroti kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor balasan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan alarm serius bagi ekonomi nasional dan harus segera direspons dengan langkah nyata, terarah, serta berpihak.
“Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/4/2025) dikutip dari Investor Daily.
Dampak Ekonomi yang Mengkhawatirkan
Hanif menjelaskan bahwa tarif impor yang diterapkan Trump secara langsung menyasar komoditas ekspor unggulan Indonesia, seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik.
Pada tahun 2023, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai US$ 31 miliar atau sekitar Rp 500 triliun, menjadikannya tujuan ekspor terbesar kedua setelah China.
“Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” katanya.
Selain itu, nilai tukar rupiah telah menyentuh Rp 16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$ 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.
Hanif menegaskan bahwa strategi moneter saja tidak cukup untuk menopang ekonomi nasional.
“Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tambahnya.
Strategi Menghadapi Guncangan Eksternal
Untuk mengatasi dampak kebijakan ini, Hanif mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRICS dan Afrika.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan UMKM serta industri berbahan baku lokal agar lebih tangguh menghadapi tekanan global.
“Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang pada tahun lalu menyumbang devisa sebesar US$ 14 miliar.
Menurutnya, pekerja migran bukan beban, melainkan kekuatan ekonomi yang harus dikelola dengan baik.
“Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” tuturnya.
Hanif menambahkan bahwa tekanan global ini merupakan ujian bagi arah kebijakan nasional. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah yang berani dan berpihak pada kepentingan nasional.
“Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” pungkasnya.
